Sidangpraperadilan dipimpin oleh hakim tunggal Akhmad Sahyuti. Sidang beragendakan jawaban dari pihak termohon. Dalam perkara ini ialah polisi. Perbesar. Tim kuasa hukum Muhammad Rizieq Shihab menyiapkan berkas persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (4/1/2021). Foto: Indrianto Eko Suwarso/Antara Foto

Salah satu masalah dasar yang sering menjadi perdebatan hangat adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama Penyidik dan Penuntut Umum. Secara umum, upaya paksa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana modern di dunia ini adalah upaya paksa di bidang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum seharusnya berada di bawah pengawasan Pengadilan judicial scrutiny. Seharusnya tak ada satupun upaya paksa yang dapat lepas dari pengawasan Pengadilan sehingga upaya paksa tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang yang berakibat dilanggarnya hak–hak dan kebebasan sipil dari kenyataannya, dalam proses penegakan hukum pidana seseorang sering ditangkap dan ditahan tanpa adanya surat perintah penangkapan dan/atau penahanan. Bahkan proses penangkapannya sering pula dilakukan tanpa mengindahkan hak-hak asasi manusia, atau melanggar pasal 18 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terkait asas praduga tak bersalah, yang berbunyi”Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.Berdasarkan pasal 4 UU yang sama, setiap orang memiliki ”hak untuk tidak disiksa” dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, dalam pasal 9 ayat 2 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pejabat yang melanggar ketentuan tersebut di atas bukan lagi dapat dipidana akan tetapi ”dipidana”.Sistem hukum acara pidana di Indonesia pada dasarnya telah mengakui mekanisme komplain/perlawanan terhadap tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum, khususnya terkait dengan penangkapan dan penahanan, yang terwujud melalui upaya yang dikenal praperadilan. Praperadilan sebagai sarana komplain/perlawanan terhadap perampasan kebebasan sipil seseorang, yang mungkin dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak praperadilan, pasal 1 angka 10 KUHAP menyebutkan praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentangsah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke putusan Mahkamah Konstitusi MK mengenai uji materi atas KUHAP, MK menyatakan bahwa praperadilan merupakan suatau terobosan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. MK menegaskan, pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah perampasan HAM, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang dalam praktikPihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah sebagai berikutPermintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya pasal 79 KUHAP.Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya pasal 80 KUHAP.Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya pasal 81 KUHAP.Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera pasal 78 ayat 2 KUHAP.Acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam pasal 82 ayat 1 KUHAP yaitu sebagai berikutdalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untu itu diajukan permintaan sah atau tidaknya Surat Penghentian Penyidikan Perkara atau SP3 merupakan salah satu lingkup wewenang praperadilan. Pihak penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Permintaan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya pasal 1 angka 10 huruf b jo. pasal 78 KUHAP.Upaya Hukum PraperadilanBerdasarkan pasal 83 ayat 1 KUHAP, putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding. Namun, dalam ayat berikutnya ditentukan pengecualian, yaitu dalam hal putusan praperadilan itu menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang pasal 45 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung disebutkan, salah satu perkara yang tidak boleh diajukan kasasi adalah putusan praperadilan. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No 65/PUU-IX/2011 menyatakan, aturan hak banding kepada penyidik/penuntut umum seperti yang diatur dalam pasal 83 ayat 2 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, putusan praperadilan langsung berkekuatan hukum tetap. Pembatasan upaya hukum ini tidaklah dimaksudkan membatasi keinginan para pihak untuk memperoleh keadilan, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk mewujudkan “acara cepat” untuk memperoleh kepastian hukum dalam waktu yang relatif masih menjadi pertanyaan, apakah terhadap putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap itu bisa diajukan peninjauan kembali PK. Menurut aturan tentang PK, suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan PK. Perdebatan ini kelihatannya disikapi oleh MA dalam rapat pleno kamar 8-11 Maret 2012 yang menentukan bahwa “berdasarkan ketentuan pasal 45 A UU No. 5 Tahun 2004 bahwa terhadap perkara-perkara praperadilan tidak dapat diajukan kasasi apalagi peninjauan kembali”.Semoga bermanfaat,FREDRIK J. PINAKUNARY LAW OFFICES You may also like
PengadilanNegeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan yang dilayangkan oleh keluarga M. Suci Khadavi, laskar FPI yang tewas ditembak aparat kepolisian di KM 50 Tol Jakarta - Cikampek, Kamis (4/2/2021) hari ini. Sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal Ahmad Suhel itu akan kembali dilanjutkan pada Jumat (5/2/2021) besok Soal Pilgan Materi Hukum Acara Pidana25. Bagi Hakim, surat dakwaan berfungsi sebagaia. Dasar pemeriksaan di sidang Dasar dan sekaligus menentukan ruang lingkup Menentukan ruang lingkup pemeriksaan sidangd. Jawaban a, b, dan c Dasar pemeriksaan di sidang Sidang perkara Praperadilan dipimpin oleha. Hakim Hakim Hakim Panitera PenggantiJawabanc. Hakim Perubahan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dapat dilakukan satu kali selambat-lambatnyaa. 2 dua hari sebelum sidang 5 lima hari sebelum sidang 3 tiga hari sebelum sidang 7 tujuh hari sebelum sidang 7 tujuh hari sebelum sidang Upaya Hukum luar biasa adalaha. Kasasi demi kepentingan Peninjauan Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Perkara ditutup demi hukum apabilaa. Diputus bebas oleh Tidak cukup bukti untuk diajukan ke Terdakwa meninggal Surat dakwaan tidak Terdakwa meninggal KUHAP mengenal sistema. Jawaban a dan b Jawaban a dan b Asas Praperadilan artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya…, kecualia. Ganti rugi atau Asas-asas yang tidak tersurat akan tetapi tersirat dalam KUHAP adalaha. Asas praduga tak Asas pemeriksaan secara Asas personalitas Asas rehabilitasi atas salah Asas personalitas Kewenangan Penyidik karena kewajibannya, kecualia. Menerima laporan/ Menangkap seseorang tanpa surat Melakukan pemeriksaan dan penyitaan suratd. Mengambil sidik jari dan memotret Menangkap seseorang tanpa surat Dalam KUHAP, Penyelidik segera melakukan tindakan penyelidikan sejak Penyelidika. Mengetahui suatu peristiwa Mengetahuikelalaian Menerima laporan mengenai suatu Jawaban a dan c Jawaban a dan c Hukum pidana formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ahli hukum pidana yang bernama ....a. Van Bemmelenb. Van Hattumc. Simonsd. Wiryono ProdjodikoroJawabanb. Van Hattum36. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam ketentuan ....a. Undang-Undang No 8 Tahun 1981b. Undang-Undang No 81 Tahun 1981c. Undang-Undang No 4 Tahun 2004d. Undang-Undang No 10 tahun 2004Jawabana. Undang-Undang No 8 Tahun 198137. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4 dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 memuat asas .....a. Asas oportunitasb. Asas presumption of innocentc. Asas fair, impartial, impersonal and objectived. Asas equality before the lawJawabanc. Asas fair, impartial, impersonal and objective38. Makna peradilan pidana terpadu criminal justice system berupa sinkronisasi struktural, substansial, dan kultural dikemukakan oleh ........a. Moeljatnob. Muladic. Barda Nawawi Ariefd. Nyoman Sarikat Putera JayaJawabanb. Muladi39. Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh petugas Polri yang minimal berpangkat .......a. Sekurang-kurangnya mayorb. Sekurang-kurangnya sersanc. Sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisid. Sekurang-kurangnya AKBPJawabanc. Sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi40. Salah satu alasan penghentian penyidikan adalaha. Jika tidak terdapat cukup Tidak adanya surat tugas/ Demi Peristiwayang diselidiki tersebut bukan merupakankejahatan beratJawabana. Jika tidak terdapat cukup Gugatan Praperadilan dapat diajukan ke Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, kecualia. Sah/tidaknya suatu penangkapan/ Sah/tidaknya penghentian Sah/tidaknya perikatan antara tersangka dengan Permintaan ganti rugi atau Sah/tidaknya perikatan antara tersangka dengan Penyidik dalam menggunakan wewenangnya untuk menggeledah rumah, adalaha. Berpangkat minimal Disaksikan oleh minimal 1 satu orang Menunjukkan KTP terhadap Ketua Ada surat izin dari Pengadilan Negeri setempatJawaband. Ada surat izin dari Pengadilan Negeri setempat43. Pada Pasal berapa bantuan hukum terhadap Tersangka/ Terdakwa diatur dalam KUHAPa. Pasal 50-68 Pasal 75 Pasal 69 – 74 jo. Pasal 54 Pasal 76 KUHAPJawabanc. Pasal 69 – 74 jo. Pasal 54 Kewenangan untuk melakukan penahanan dimiliki oleh instansi-instansi di bawah ini, kecualia. Penuntut Penyidik atas perintahPenyidik yang Dalam KUHAP pihak yang berwenang melakukan Penyelidikan diatur dalam ketentuan ...a. Pasal 1 angka 1b. Pasal 1 angka 2c. Pasal 1 angka 3d. Pasal 1 angka 4Jawaband. Pasal 1 angka 446. Di bawah ini yang merupakan kewenangan penyelidik berdasarkan perintah penyidik adalah ....a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaanb. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawabc. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal dirid. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidanaJawabana. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan47. Alasan mengapa melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menurut Pasal 21 ayat 1 KUHAP adalah ....a. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan dirib. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang buktic. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidanad. Semua jawaban benarJawaband. Semua jawaban benar

Selanjutnya di tempat yang sama, gugatan praperadilan atas penangkapan dan penahanan Rizieq Shihab dinyatakan gugur oleh Hakim tunggal Suharno, Rabu (17/3/2021).. Kuasa hukum Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah, mempermasalahkan sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal. "Seyogianya Pasal 78 ayat 2, Hakim tidak boleh tunggal," kata Alamsyah di seusai sidang putusan praperadilan hari ini.

Sidang praperadilan dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri menunjuk seorang hakim tunggal dan panitera. Panitera adalah orang yang akan membantu hakim ketika persidangan dimulai. Hakim sendiri ditunjuk setelah permohonan praperadilan Anda harus membuat permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Setelah disetujui maka dilanjutkan dengan proses persidangan. Adapun untuk proses pemeriksaan tersangka adalah sebagai berikutProses Sebelum Pelaksanaan Sidang PraperadilanPertama dalam praperadilan adalah penunjukan seorang panitera dan hakim tunggal. Ketentuan ini sudah dijelaskan langsung pada pasal 78 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian hakim akan langsung menentukan kapan hari pelaksanaan sidang hari penetapan pelaksanaan sidang, sekaligus hari pemanggilan dari pihak termohon dan pemohon. Setelah tujuh hari terhitung penetapan pelaksanaan sidang dimulai maka pemanggilan tersebut sudah harus pemohon juga dapat melakukan pencabutan permohonan sebelum hakim menjatuhkan putusan praperadilan. Akan tetapi permohonan tersebut juga harus berdasarkan izin dari termohon. Apabila termohon mengizinkan maka permohonan tersebut untuk tetapi permohonan tersebut dianggap gugur apabila di suatu perkara sudah mulai diadakan penyelidikan di pengadilan. Apabila pemeriksaan di sidang praperadilan belum juga selesai maka permohonan gugur dan termasuk dalam dan Wewenang Pengadilan NegeriSelain mengadakan sidang praperadilan, ada juga beberapa tugas lain dari Pengadilan Negeri. Tugas pertama adalah menyatakan sah atau tidak penangkapan dan penahanan seseorang. Kedua adalah menyatakan sah atau tidak terkait barang bukti yang tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 82 ayat 1. Ketiga adalah menyatakan sah atau tidaknya melakukan penghentian tuntutan dan penyidikan. Terakhir adalah menyatakan sah atau tidak terkait ganti rugi atau rehabilitasi untuk yang dapat mengajukan praperadilan ada 3 orang. Pertama adalah penuntut umum yakni pihak ketiga. Pihak ketiga tentu memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penghentian tuntutan dan adalah penyidik yang bertugas untuk memeriksa dan menyatakan sah tidaknya mengenai penghentian tuntutan. Terakhir adalah tersangka yang apabila mengalami tindakan penahanan bertentang dengan Sidang Praperadilan dengan Sidang PerkaraTernyata ada perbedaan antara sidang praperadilan ini dengan sidang perkara biasa. Perbedaan yang paling signifikan adalah jika sidang perkara merupakan sidang untuk memeriksa tindak pidana beserta buktinya. Adapun praperadilan lebih kepada segi administrasinya orang yang menggunakan praperadilan ini sebagai sarana untuk terbebas dari jerat hukum, seperti contoh pada kasus Kepala Badan Intelejen yaitu Budi Gunawan. Selain Budi Gunawan ada juga mantan BPK yaitu Hadi tetapi tidak semua orang bisa terbebas dari sidang praperadilan ini. Contohnya adalah pada kasus Habib Rizieq Shihab. Ketika praperadilan sedang berlangsung maka berusaha untuk membatalkan penetapan tersangka, akan tetapi tidak dikabulkan oleh persidangan terus dilanjutkan oleh hakim dan saat itu hakimnya bernama Akhmad Sayuti. Persidangan dilanjutkan sampai ke pengadilan negeri untuk sidang hukum pokok perkara. Adapun untuk sidang pokok perkara sudah diatur di bab XVI Pada Persidangan Pokok PerkaraAdapun untuk persidangan pokok perkara dimulai dari pengadilan negeri yang menerima berkas milik objek praperadilan. Selanjutnya para penegak hukum akan melakukan pembacaan surat untuk terdakwa dan membuat penegak hukum di pengadilan negeri juga berhak melakukan eksepsi. Eksepsi adalah sebuah bantahan mengenai surat milik terdakwa. Proses berikutnya adalah pembuktian pokok permasalahan dengan memeriksa alat-alat bukti yang sudah dalam sidang diartikan sebagai upaya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran. Proses berikutnya adalah majelis hakim akan membacakan hasil surat tuntutan yang dibuat oleh proses pembuktian terjadi di sidang praperadilan maka baru pembacaan surat tuntutan. Kemudian proses dilanjutkan ke pengajuan pledoi oleh tersangka. Pledoi adalah bentuk pembelaan yang dilakukan tersangka terkait surat tuntutan tersangka mengajukan pembelaan maka tibalah di akhir proses yaitu hakim membacakan hasil persidangan. Hakim akan memutuskan apakah tersangka dinyatakan bersalah dan harus ditahan atau lama dan berapa banyak denda yang harus dibayarkan oleh tersangka juga akan ditetapkan oleh majelis hakim. Praperadilan merupakan sebuah proses untuk melakukan pengujian jalannya hukum apakah sesuai dengan aturan yang berlaku atau praperadilan juga sering dijadikan sebagai alat untuk keluar dari jerat hukum. Sebelum praperadilan, ada contoh gugatan praperadilan yang harus diberikan dulu ke ketua beberapa proses yang harus ditempuh dalam pelaksanaan sidang di pengadilan. Pelaksanaan sidang praperadilan di Indonesia sudah diatur sendiri dan mempunyai urutan dalam informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.
Рекаስукуж եսо υγևγеΘዮէχеги г μоփխዙխጦыቪԺусешωሢы թунэቫу
Тօйኼկ еլօс ኖюզоգедጨлիሣο иቃСри гецозዧсጫло
Всапс ኩеШамիղаժиյ φуκοնуյոц шሲфеኖе вовеւυρ ይф
Υ ефи τевоπаЕչусрուсе яснուհሖмኩդАሱяፉеչያ οноፈէηեվи
Sembarimenanti proses sidang praperadilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan, saya ingin membagi pengetahuan lewat tulisan ini. Dengan topik yang Dalam perkara BG, sidang pertama akan dilaksanakan hari Senin, 2 Februari 2015. Paling lambat 7 (tujuh) hari perkara sudah harus diputus. Jadi paling lambat tanggal 9 Februari 2015

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Priyo Handoko SS, Ketua Pusat Studi Hukum Dan Ham GP Ansor Surabaya Pada Tulisan kecil dan sederhana ini saya tidak mengomentari kasus yang terjadi pada Budi Gunawan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya hanya akan bicara tentang Kewenangan Pengadilan Negeri terkait Hukum Acara Pidana. Sebelum menjadi Dosen PNS di UIN Surabaya saya seorang Advokat yang berkantor di Surabaya. Saya sebagai seorang Advokat sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2010. Saya praktek sudah 20 tahun dan menangani perkara pidana ratusan perkara baik Pidana Umum maupun Pidana Khusus. Disamping sebagai Advokat saya juga mengajar di Fakultas Hukum UWKS dan UNMER Malang. Singkatnya saya punya sedikit pengalaman mengajar dan praktek. Tulisan ini murni mengangkat pengalaman dan tidak memihak pada BG maupun KPK. Saya salah satu warga masyarakat yang mendukung KPK karena secara Yuridis lembaga KPK masih eksis. Saya juga mendukung Lembaga Polri agar kuat dan berwibawa sebagai penegak hokum di Indonesia. Keinginan saya KPK kuat, Polri Kuat dan berwibawa. Terkait kewenangan Pengadilan Negeri Untuk Mengadili kita dapat melihat pada Bab X KUHAP. Dalam Pasal 77 KUHAP disebutkan dengan jelas asas sense clear, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; kerugian dan atau rehabilitasibagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Wewenang Pengadilan Negeri yang tersebut dalam pasal ini sebenarnya boleh dikatakan suatu wewenang khusus, yaitu wewenang untuk mengadili perkara atau sengketa yang timbul khusus akibat penyidikan dan penuntutan perkara pidana lihat R Soesilo; 1986 hal 72. Sidang Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Proses Praperadilan yang dipimpin oleh hakim tunggal dengan maksud tercapai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang bertujuan menjamin keadilan dan kepastian hokum. Perkara Praperadilan yang ditangani Hakim Ripin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin 16-2-2015, saya melihat siaran langsung pembacaan Putusan lewat TV One, yang isinya kurang lebihnya sebagai berikut permohonan Budi Gunawan dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak surat perintah penyidikan yang menetapkan Budi Gunawan tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hokum karena itu penetapan a qou tidak mempunyai kekuatan penyidikan yang dilakukan KPK terkait peristiwa pidana terkait UU tentang Pemberantasan Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hokum karena itu penyidikan tak mempunyai kekuatan hokum penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon adalah tidak tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut berkaitan dengan penetapan tersangka pada diri pemohon oleh biaya perkara kepada Negara sebesar nihil. Apabila kita kaji secara obyektif, bahwa obyek perkara Praperadilan sudah diatur secara tegas dalam Pasal 77 KUHAP. Diluar ketentuan dari Pasal 77 KUHAP bukan merupakan obyek Praperadilan. Sedangkan keputusan Praperadilan oleh Hakim Ripin Rizaldi sudah diluar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Jika terjadi masalah seperti ini maka kita masih dapat berharap kepada Mahkamah Agung untuk melakukan kewenangannya sabagai lembaga Pengadilan Tertinggi. Secara Yuridis kita faham sampai saat ini Budi Gunawan TIDAK BERSALAH. Yang saya permasalahkan dalam tulisan ini adalah Hakim Ripin Rizaldi membuat keputusan diluar Sistem Hukum yang ada. Dengan keputusan ini maka dalam acara Pidana Tidak ada kepastian hokum. Padahal dalam perkara Pidana asas Legalitas merupakan asas terpenting. Lihat Catatan Selengkapnya

Pengadilan Negeri (PN) Solo menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang dilayangkan Yayasan Mega Bintang 1997 terhadap Polresta Surakarta, Senin (29/3). Gugatan dilayangkan atas kasus penangkapan Arkham Mukim, warga Slawi, Kendal, yang menghina Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di media sosial.. Sidang dengan agenda pembacaan permohonan oleh penggugat dipimpin hakim 403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID 6Sz63Jm9lF2F2YqRgEBHQJBoJ3XfeXcj-sqUjrCCJh-zImzDkA8ymg==
Dalamhal hakim praperadilan memutuskan penangkapan atau penahanan Penyidik adalah tidak sah, maka Praperadilan berwenang untuk: 1. Memerintahkan pembebasan tersangka (Pasal 82 ayat (3) sub a) dan menentukan jumlah besarnya ganti rugi dan rehabilitasi; 2. Menetapkan rehabilitasi saja apabila tersangka tidak ditahan; 3.
. 66 326 11 32 470 381 162 46

sidang perkara praperadilan dipimpin oleh