Buku mengungkapkan tentang sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum beserta metode seleksi kandidat dan kampaye pemilu Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 1SISTEM KEPARTAIANDAN PEMILIHAN UMUM Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum2Sanksi pelanggaran pasal 44 Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undangNo. 6 Tahun 1982 tentang hak Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan ataumemberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tujuh tahun dan/atau dendapaling banyak Rp seratus juta rupiah2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatuciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 satu, dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp limapuluh juta rupiah Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 3SISTEM KEPARTAIANDAN PEMILIHANUMUMADLINPenerbit Alaf RiauPekanbaru 2013BUKU AJAR Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum4SISTEM KEPARTAIANDAN PEMILIHAN UMUMPenulisADLIN, ANWARPerwajahanARNAIN ’99Cetakan IIOKTOBER 2013PenerbitALAF RIAU Jl. Pattimura No. 9 Gobah-PekanbaruTelp. 0761 7724831 Fax. 0761 857397E-mail arnain_99 978-602-9012-84-2 Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 5TINJAUAN MATA KULIAHKajian Sistem Kepartaian dan Pemilu tidak bisa dipisahkan darikajian praktek demokrasi Barat yang dipakai oleh berbagai negara didunia termasuk di Indonesia. Hubungan erat antara kajian demokrasidan partai politik serta Pemilu ini, disebabkan dalam teori demokrasiBarat disebutkan bahwa sebuah negara yang mengaku menganutpaham demokrasi wajib memenuhi prasyarat utama, yakni memberikankebebasan berdirinya partai politik dan memiliki serta mampu melak-sanakan Pemilu secara berkala. Hal ini membuat kita harus menjelaskanbahasan tentang kehadiran partai politik dan sistem Pemilu di berbagainegara juga dalam perspektif teori-teori demokrasi yang dikemukakanoleh para ilmuwan politik dari negara Eropa dan ini terdiri dari 10 bab bab 1 sampai dengan bab 6 secarakhusus akan membahas tentang partai politik dan sistem bagian ini akan diutarakan definisi partai politik dan sejarahperkembangannya yang didalamnya akan dibahas definisi partai politikmenurut para ahli dan peraturan perundangan yang berlaku di juga akan dijelaskan teori-teori yang mampu menjelaskanpenyebab lahirnya partai politik di berbagai negara. Fungsi-fungsi partai Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum6politik baik di negara demokrasi maju, negara otoriter, dan totaliterjuga akan dibahas di buku ini. Selanjutnya juga akan dikemukakanmodel-model sistem kepartaian yang pernah dipraktekkan di berbagainegara. Dalam buku ini secara khusus juga akan dibahas bagaimanadinamika partai politik di Indonesia pra kemerdekaan dan era ordelama, era orde baru, dan era pada bab 7 sampai dengan bab 10 akan diutarakanmateri tentang Pemilu yang dimulai dari sistem Pemilu majoritariansistem Pemilu distrik, sistem Pemilu proporsional dan juga akan dikemukakan berbagai metode seleksi yangdigunakan oleh partai politik dalam proses menetapkan kandidatpemegang jabatan politik yang akan diusung oleh partainya. Kemudianpada bagian akhir akan dibahas secara singkat segala sesuatu yangberhubungan dengan kampanye Pemilu. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 7DAFTAR ISITINJAUAN MATA KULIAH ..................................... 5DAFTAR ISI ............................................................... 7Bab 1 Definisi Partai Politik dan Sejarah Perkembangannya 9Bab 2 Tinjauan Teoritik Kelahiran Partai Politikdan Tipologi Partai Politik .......................................... 15Bab 3 Fungsi Partai Politik ................................................... 23Bab 4 Sistem Kepartaian dan Model Sistem Kepartaiandi Asia Tenggara........................................................ 29Bab 5 Dinamika Partai Politik di IndonesiaPra Kemerdekaan dan Orde Lama........................... 38Bab 6 Dinamika Partai Politik di IndonesiaOrde Baru dan Reformasi ......................................... 47Bab 7 Sistem Pemilihan Umum Majoritarian ....................... 56Bab 8 Sistem Pemilu Proporsional & Kombinasi ................ 63Bab 9 Seleksi kandidat Pemegang Jabatan Politik .............. 70Bab 10 Kampanye Pemilu ..................................................... 77BIODATA PENULIS .................................................. 83 Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum8 Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 9A. PendahuluanKehadiran partai politik sudah merupakan sebuah gejala yangumum diberbagai negara, terutama di negara yang mengaku menganutpaham demokrasi. Partai politik saat ini telah menjadi organisasi utamaatau sarana yang sah untuk mengantarkan seseorang untuk mendapat-kan jabatan politik yang dia inginkan. Selain itu, partai politik men-jalankan fungsi-fungsi tertentu yang penting dalam penyelenggaraansebuah negara. Oleh karena sangat strategisnya peran partai politik disebuah negara, maka seorang sarjana ilmu pemerintahan dan ilmupolitik tentunya harus mengetahui dan memahami berbagai hal yangberhubungan dengan partai politik yang terdapat dalam bab 1 bahanajar mempelajari bab ini, mahasiswa memahami secara umumdefinisi partai politik dan sejarah perkembangan partai politik dari duluhingga sekarang. Sedangkan secara khusus mahasiswa diharapkan dapata. Mengetahui dan menjelaskan secara teoritik definisi partai Mampu membedakan partai politik dibandingkan organisasi-organisasi Partai Politik danSejarah PerkembangannyaBab 1 Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum10c. Mengetahui proses kelahiran partai politik baik di dalam parlemenmaupun dari luar Mengetahui bagaimana perkembangan partai politik di masa Definisi Partai PolitikBanyak para ahli yang telah berusaha memberikan definisi yangmemadai tentang partai politik, diantaranya Carl J. Friedrich ber-pendapat bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yangterorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankanpenguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan ber-dasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainyakemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil. Kemudian, SigmunNeuman juga berpendapat bahwa artai politik adalah organisisasi dariaktivis-aktivis politik yang berusaha menguasai kekuasaan peme-rintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengansuatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai panda-ngan berbeda. Di sisi lain Giovanni Sartori berpendapat partai politikadalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, danmelalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnyauntuk menduduki jabatan-jabatan publik. Selanjutnya definisi partaipolitik yang lebih sederhana dikemukan oleh Rod Hague. et al., bahwapartai politik adalah organisasi permanen yang mengikuti Pemilu,bertujuan mendapatkan kewenangan menentukan dalam sebuah definisi menurut para ahli di atas, dalam peraturan per-undangan di Indonesia juga ditemukan definisi partai politik. Di-antaranya UU Tahun 2002 tentang Partai Politik menjelaskanbahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk seke-lompok warga negara republik Indonesia secara suka rela atas dasarpersamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingananggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilu. Selanjutnyadalam UU Tahun 2008 tentang Pemilu dan Partai Politik Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 11menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi politik yangdibentuk sekelompok warga negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memper-juangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negaraserta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD1945. Definisi partai politik dalam peraturan perundangan di Indonesiamenekankan pentingnya partai politik memperjuang kepentingan politikmasyarakat, bangsa dan negara. Hal ini dapat dimaklumi sebabsepanjang sejarah bangsa Indonesia, partai politik lebih cenderungmemperjuangkan kepentingan politik para elitnya dibandingkankepentingan masyarakat, bangsa dan Sejarah Lahirnya Partai PolitikPartai politik secara umum lahir dengan dua cara, yakni partaipolitik yang lahir dari dalam parlemen intra parlemen dan partai politikyang lahir atau dibentuk masyarakat di luar parelemen ekstra par-lemen, yang dapat diuraikan sebagai berikut1. Partai Politik Intra ParlemenPartai politik pada awalnya tumbuh di Inggris dan Francis Abadke 18 yang disebabkan meluasnya gagasan masyarakat perlu ikut sertadalam proses politik termasuk menentukan wakil-wakilnya di ini disebabkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja parabangsawan yang menjadi anggota parlemen tidak mampu menjadipenghubungan antara rakyat dan raja. Parlemen saat itu bersifat elitisdan aristokratis untuk mempertahankan kepentingan bangsawan versusraja, sedangkan kepentingan rakyat kurang diperhatikan. Oleh karenaitu sistem pemilihan anggota parlemen yang pada mulanya berdasarkanjumlah harta kekayaan, yakni para bangsawan yang punya banyakharta saja yang berhak menjadi anggota parlemen diubah dengan syaratbaru yakni seseorang bisa terpilih menjadi anggota parlemen jika iamendapat dukungan suara yang luas dari masyarakat. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum12Disebabkan meluasnya hak pilih masyarakat dalam menentukananggota parlemen tersebut, para anggota parlemen “dipaksa” membuatorganisasi dari dalam parlemen, selanjutnya memperluas jaringan orga-nisasinya ke tengah-tengah masyarakat guna mendapatkan dukungansuara yang banyak untuk terpilih kembali menjadi anggota dalam parlemen Inggris saat itu sebenarnya sudah terdapat duakelompok faksi yang memang selalu bersaing, yakni kelompokbangsawan Inggris versus kelompok orang Irlandia. Kelompok bang-sawan Inggris membentuk kelompok Torries dan kelompok orangIrlandia membentuk kelompok Whig. Kemudian untuk memper-tahankan eksistensinya di parlemen, kelompok Torries dan Whigtersebut mengembangkan sayap organisasinya dengan bergerak keluarparlemen membuat kelompok pendukung dan organisasi massa. Padaabad ke-19, dilangsungkan Pemilu I di Inggris yang diikuti oleh duaorganisasi, yakni Torries dan Whig. Dengan ikut sertanya dua orga-nisasi yang didirikan oleh kalangan parlemen tersebut dalam Pemilu,maka secara resmi lahirlah partai politik dan pada masa selanjutnyaberkembang menjadi penghubung massa dan pemerintah. Partai politikyang lahir dalam parlemen ini memiliki ciri-ciri diantaranya meng-utamakan kemenangan dalam pemilu, mengutamakan jumlah anggotadisiplin tidak ketat, bertindak semacam broker, dan mempunyaiprogam Partai Politik Ekstra ParlemenMenjelang Perang Dunia I, di dunia Barat muncul juga partaiyang lahir didirikan oleh masyarakat yang berada di luar politik ini didirikan masyarakat untuk memperjuangkan asasatau ideologi tertentu, misalnya ideologi komunisme, sosialisme, fasisme,dan lain sebagainya. Partai politik ini memiliki ciri mempunyai pandanganhidup asas/ ideologi yang jelas, anggotanya berdisiplin ketat danmemiliki ikatan yang kuat dengan ideologi partai. Partai politik ini lahirdisebabkan adanya pembedaan dan pertentangan dua ideologi Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 13dihubungkan dengan ekonomi. Partai beridiologi kiri, yang diwakiliideology komunis menginginkan campur tangan negara secara totalpada kehidupan sosial dan ekonomi, sedangkan partai politik yangberideologi kanan yang diwakili ideologi liberal menolak campur tangannegara dalam kehidupan sosial dan ekonomi dan ingin mewujudkanpasar tahap selanjutnya menjelang Perang Dunia II, partai-partaipolitik yang pada dasarnya memang bertujuan mendapat dukungansebanyak-banyaknya dalam pemilu, mulai berfikir untuk mendapatkandukungan yang luas dari masyarakat termasuk masyarakat yang tidakse-ideologi dengan partai. Salah satu cara yang digunakan untukmendapatkan dukungan secara luas adalah dengan meninggalkanpemakaian ideologi yang kaku, sehingga memungkin semua orang untukbergabung ataupun memilih partai politik tersebut. Jenis partai-partaipolitik yang berkeinginan mendapat dukungan dari semua kalangandikenal dengan nama catch all party. Kelebihan partai jenis ini adalahkemauan dan kemampuannya yang lebih memperjuangkan kepentinganumum dibandingkan kepentingan kelompok berideologi tertentu,misalnya partai buruh di Inggris serta partai Republik dan Demokratdi Amerika Serikat. Saat ini penggunaan ideology yang kaku danekstrim oleh partai politik semakin berkurang. Bahkan menurut DanielBell 1960 dalam bukunya yang berjudul the end of ideology bahwaperbedaan ideology telah berakhir yang ditandai dengan tercapainyakonsensus antara para intelektual tentang masalah politik yaitu dite-rimanya negara kesejahteraan, diidamkannya desentralisasi kekuasaan,sistem ekonomi campuran,dan pluralisme Rangkuman1. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenaidefinisi partai politik maka dapat disimpulkan bahwa partai politikadalah sebuah organisasi yang menjadi peserta Pemilu dan Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum14berusaha menempatkan wakilnya di parlemen atau Berdasarkan sejarah awal lahirnya partai politik, maka partaipolitik digolongkan dalam dua kelompok, yakni partai politikyang lahir dalam parlemen dan partai politik yang lahir dari Partai politik dewasa ini berusaha meninggalkan ideologi danberusaha mendapatkan dukungan masyarakat yang melintasiideologi cath all party.E. Soal latihan1. Jelaskan definisi partai politik menurut Rod Hague !2. Jelaskan penyebab lahirnya partai politik dari dalam parlemen!3. Jelaskan ciri partai politik yang lahir di luar parlemen4. Jelaskan hal yang menyebabkan partai politik saat ini, mulaimeninggalkan basis ideologi yang kaku!Daftar PustakaHague, Rod 2001, Comparative Politics & Politics AnIntroduction 4 .Ed, Hampshire Mac Miriam 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta Pustaka Heriyandi 2006. Demokratisasi Internal Partai Golkar PascaOrde Baru 1998-2004 , Disertasi, di Universitas Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Nomor 10 tentang Pemilu dan Partai Politik Tahun2008. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 15Tinjauan Teoritik KelahiranPartai Politik dan Tipologi Partai PolitikBab 2A. PendahuluanSejak masa orde lama sampai orde reformasi, sudah banyakpartai-partai politik yang tumbuh dan bubar di pentas politik faktor penyebab tumbuh dan bubarnya partai-partai politik,tidak selalu sama diantara setiap partai, melainkan didahului olehpenyebab yang khas untuk setiap partai politik. Pengetahuan yangmemadai tentang tentang persfektif teoritik tentang kelahiran partaipolitik akan membantu mahasiswa memahami dan menganalisasi faktorpenyebab muncul dan bubarnya partai-partai politik sepanjang sejarahIndonesia pada masa orde lama, orde baru dan orde reformasi dankelahiran berbagai partai politik di negara lainnya. Selain itu dalamBab II ini juga akan dibahas konsep teoritik tipologi partai politik sertabagaimana tipologi partai-partai politik yang ada di mempelajari bab II ini secara umum mahasiswa di-harapkan memahami persektif teoritik tentang kelahiran partai politikdan berbagai tipologi partai politik. Secara khusus mahasiswa di-harapkan dapat 1. Mengetahui berbagai persfektif teoritik yang mampu menjelas-kan kelahiran partai politik di Indonesia khususnya. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum162. Mampu menganalisa fenomena kelahiran partai politikberdasarkan persfektif teoritik yang Mengetahui dan mengetahui tipologi partai politik yang dibagiberdasarkan kriteria Mampu menjelaskan tipologi partai-partai politik yang ada Persfektif Teoritik Lahirnya Partai PolitikMenurut Ramlan Surbakti, setidaknya ada 3 teori yang mampumenjelaskan asal usul Partai Politik, yaitu 1 teori kelembagaan yangmerujuk pada kemunculan partai politik di intra parlemen; 2 teorisituasi historik yang menganggap kemunculan partai politik sebagaiupaya upaya sistim politik menghadapi krisis perubahan secara luasdi masyarakat; 3 teori Pembangunan yang menghubungkan kelahiranpartai politik sebagai produk modernisasi sosial kelembagaan melihat bahwa partai politik pada awalnyadibentuk oleh kalangan legislatif, yang selanjutnya lembaga atau orga-nisasi partai politik diperluas ke tengah-tengah masyarakat disebabkanadanya kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontakdan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik intraparlemen terbentuk dan menjalankan fungsi, kemudian muncul akanlembaga atau partai politik lain yang dibentuk oleh masyarakat diluarparlemen sebagai lembaga baru untuk menyalurkan aspirasi dan ke-pentingan mereka. Pendirian lembaga partai politik baru ini disebabkanketidakpercayaan sebagian masyarakat dan para elitnya terhadappartai politik bentukan anggota parlemen yang dinilai gagal atau tidakmampu menyalurkan aspirasi politik sisi lain teori situasi historis melihat kemunculan partai politikdisebabkan terjadinya krisis di tengah masyarakat. Hal ini sebabkanoleh sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan mas-yarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 17masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Perubahan yangterjadi antara lain pertambahan penduduk karena perbaikan fasilitaskesehatan, perluasan pendidikan, perubahan pola pertanian dan industri,partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatanaspirasi dan harapan-harapan baru, dan munculnya gerakan-gerakanpopulis. Perubahan-perubahan tersebut memunculkan tiga macamkrisis, yakni krisis legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Artinya, perubahan-perubahan ini membuat masyarakat mulai mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintahyang bisa berujung pada krisis dalam identitas yang menyatukan mas-yarakat sebagai suatu bangsa. Di saat yang sama muncul tuntutanmasyarakat yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses mengatasi krisis tersebutlah partai politik dibentuk sebagai saranayang legal untuk berkuasa dan menyalurkan aspirasi teori modernisasi menganggap bahwa partai politikmemang merupakan kebutuhan masyarakat modern atau partai politikmerupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi. Modernisasisosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupamedia massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan,industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birok-ratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasiprofesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhilingkungan. Disebab berbagai kemajuan tersebut, masing-masing ke-lompok di dalam masyarakat yang modern berupaya membentukorganisasi yang dirasa mampu untuk melindungi tersebut adalah partai politik yang akan melindungi ke-pentingan konstituen dalam pembuatan peraturan perundangan denganmenempatkan wakilnya di menurut Lipset & Rokan, partai politik lahir dariberagamnya kepentingan yg saling bertentangan antara kepentinganbaru muncul versus kepentingan-kepentingan yang terancam denganperubahan. Penyebab kelahiran partai politik dapat dilacak dengan Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum18melihat pertentangan sosial yang dominan terjadi pada awal pem-bentukan sebuah partai politik. Misalnya sejauhmana konstelasi per-tentangan organisasi-organiasi massa yang ikutserta dalam kemasyarakatan yang menonjol juga dapat mempe-ngaruhi terbentuknya partai politik dan sistem kepartaian. Di bawahini Lipset dan Rokan menjelaskan tentang kemunculan partai politikberdasarkan pertentangan, saat-saat kritis, dan isu yang bertentangandi tengah masyarakat Tabel 1 Kemunculan Partai Politik dan Pertentangan DalamMasyarakatKemudian Angelo Penebianco mengemukakan tiga faktor utamayang menentukan terbentuknya partai politik, yakni 1 Pengaruh elitpolitik ditingkat lokal dan nasional; a territorial penetration, elitlokal dan regional berusaha membentukan organisasi lokal dan regionaldengan tujuan membentuk partai; b territorial diffusion, partai politikdibentuk sejumlah elit nasional yang tergabung dalam kelompokindependen. c gabungan dari keduanya; 2 ada organisasi ekternalyang mensponsori terbentuknya partai politik; 3 ada tidaknya pengaruhpemimpin kharismatik dalam pembentukan partai partai Firmanzah juga mengemukakan beberapa penyebablahirnya partai politik, yaituPertentangan Saa-saa Kritis Isu-Isu Penggolongan Partai PusatPinggiran Reformasi Tandingan abad 16 ke 17 Agama nasional vs agama supranasional; bahasa nasonal vs latin Partai berbasis kesukuan dan kebahasa an. Negara vs Gereja Revolu si nasional tahun 1789 dan sesudahnya Kontrol sekuler vs keagamaan atas pendidikan massa Partai-artai keagamaan Pertanian vs Industri Revolusi industri abad 19 Tingkat tarif produk2 petani; kontrol vs kebebasan usaha industrial Partai2 agr arian; konservativ vs Liberal Maji kan vs Buruh Revolusi Rusia, 1917-1991 Integrarasi politik nasional vs komitmen terhadap gerakan revolusioner internasional Partai2 sosialis dan komunis. Materialis vs Pasca Materialis Revolusi kebudayaan, 1968 dan sesudahnya Kualitas lingkungan vs pertumbuhan ekonomi Partai2 hijau/ ekologi  Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 191. Fenomena pasca kolonialisme. Sebuah negara yang baru mer-deka membutuhkan instusi politik mengelola kekuasaan. Insitusiyang dianggap tepat adalah partai politik, oleh karena itu partaipolitik didirikan untuk menfasilitasi dan menyalurkan kepentingankelompok-kelompok masyarakat melalui institusi yang banyaknya kepentingan dan kelompok-kelompokyang ingin menentukan kebijakan, maka di negara itu akanterbentuk banyak partai politik;2. Buah sistem politik strukturalisme. Lahir dan musnahnya partaipolitik disebabkan adanya perubahan sistem politik disebuahnegara. Pada saat sebuah negara menerapkan sistem politikdemokrasi yang member ruang munculnya partai-partai politik,maka akan banyaklah partai politik yang lahir di negara jika sebuah negara menerapkan sistem politik otoriteratau totaliter yang tidak memberi ruang munculnya partai-partaipolitik, maka sebagian besar partai politik akan musnah danpartai politi baru sangat sulit untuk Aspirasi Kelompok Masyarakat. Partai politik lahir sebagaibentuk organisasi atas dasar aspirasi masyarakat yang bertujuanmelindungi kepentingan kelompoknya dari ancaman kelompoklain dalam pengambilan kebijakan secara nasional. Masyarakatmenyadari bahwa kepentingan mereka dapat dilindungi dalampembuatan kebijakan di parlemen, jika mereka mampu menem-patkan wakilnya di lembaga tersebut. Salah satunya lembagaresmi yang bisa menempatkan wakil di parlemen adalah partaipolitik, oleh sebab itu partai politik dibentuk oleh berbagaikelompok dalam Pecahan. Partai politik juga bisa lahir disebabkan adanya konflikinternal dalam sebuah partai politik. Elit dan massa yang kecewadalam sebuah partai politik akan membentuk partai politik baru. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum20C. Tipologi Partai PolitikMenurut Ramlan Surbakti, Partai politik dapat diklasifikasikanberdasarkan kriteria tertentu, yaitu berdasarkan asas dan orientasi,komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Berdasarkanasas dan orientasinya partai politik dapat dikelompokkan 1 partaipolitik pragmatis. Kegiatan partai dan program partai politik ini tidakterikat pada ideologi yang kaku, misalnya partai demokrat dan partairepublik di Amerika Serikat; 2 Partai politik doktriner. Program dankegiatan partai politik ini bersifat konkret sebagai penjabaran dariideology, contohnya partai komunis dan partai sosialis; 3 Partai politikkepentingan. Partai politik ini dibentuk berdasarkan kepentingan tertentu,misalnya partai politik untuk memperjuangkan etnis atau politik juga dapat dibedakan berdasarkan komposisi danjumlah anggotanya, yaitu 1 Partai massa Partai lindungan—patro-nage. Partai politik ini mengandalkan keunggulan jumlah anggota,memobilisasi massa sebanyak-banyaknya mengembangkan diri,bertindak sebagai pelindung berbagai kelompok dalam UMNO di Malaysia; 2 Partai kader. Partai politik inimengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi dan disiplinanggota sebagai kekuatan utama, misalnya partai berdasarkan basis sosialnya, partai politik dapatdikelompokkan menjadi a Partai politik yang beranggotan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, misalnya partai politik yang secarakhusus mengandalkan basis massa dari kelas tertentu, misalnya atas,menengah dan bawah; b Partai yang berasal dari kelompok kepen-tingan tertentu, misalnya partai politik yang bertujuan memperjuangkankepentingan buruh, petani ataupun pengusaha; c Partai yang ang-gotanya dan konstituennya berasal dari pemeluk-pemeluk agamatertentu, misal partai politik Islam, kristen dll; d Partai politik yanganggotanya berasal dari kebudayaan tertentu. Misalnya suku tertentu,bahasa tertentu dll. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 21Berdasarkan tujuannya partai politik dapat digolongkan a PartaiPerwakilan kelompok. Partai Politik ini bertujuan menghimpun kelompok-kelompok untuk memenangkan Pemilu; b partai pembinaan politik ini dirikan untuk tujuan membina persatuan nasionalmenindas kepentingan sempit, misalnya Partai Aksi Singapura. c Partaimobilisasi. Partai politik ini bertujuan memobilisasi massa untuk men-capai tujuan partai, peran-peran kelompok diabaikan, misalnya Rangkumana. Ada beberapa ahli yang mengemukakan secara teoritik penyebablahirnya partai politik antara lain Ramlan Surbakti, Lipset &Rokkan, Angelo Penebianco, Lipset & Rokkan dan Surbakti mengemukakan teori kelembagaan, teori situasihistoris dan teori modernisasi. Lipset & Rokan menyatakanpartai politik lahir disebabkan adanya pertentangan yag tidakdapat diselesaikan ditengah masyarakat. Angelo Penebiancomenyatakan partai politik lahir disebabkan adanya prakarsa elitlokal maupun nasional, dorongan organisasi eksternal negara dankehadiran tokoh kharismatik. Firmanzah menyatakan partaipolitik lahir sudah merupakan gejala umum di negara pasca kolo-nial, buah sistem politik, disebabkan adanya aspirasi masyarakatdan disebabkan konflik antar elit partai yang memunculkan partaibaru yang merupakan pecahan partai yang Secara umum partai politik dapat dikelompokkan berdasarkanasas dan orientasinya komposisi dan fungsi anggotanya, basissosial pendukung utamannya dan serta tujuan utama didirikannyasebuah partai politik. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum22E. Soal Latihan1. Jelaskan teori penyebab kelahiran partai politik menurut RamlanSurbakti!2. Jelaskan teori penyebab kelahiran partai politik menurut Penebianco!3. Jelaskan teori penyebab kelahiran partai politik menurut Firmanzah!4. Jelaskan jenis partai politik berdasarkan komposisi dan jumlahanggotanya!Daftar PustakaFirmanzah 2008. Mengelola Partai Politik. Jakarta Yayasan et al 2000. Partai, Kebijakan dan Demokrasi. Yogyakarta Heriyandi. Demokratisasi Internal Partai Golkar Pasca OrdeBaru 1998-2004, Disertasi, Universitas Indonesia, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 23Fungsi Partai PolitikBab 3A. PendahuluanHadirnya partai-partai politik di sebuah negara pada dasarnyadisertai sebuah harapan yakni partai-partai politik tersebut dapatmenjalankan fungsi-fungsi tertentu yang menunjang keberhasilan sebuahnegara. Namun pada kenyataannya partai politik menjalankan fungsiyang berbeda diantara negara demokrasi maju, negara otoriter dantotaliter dan negara berkembang yang pernah dijajah oleh bangsa itu, jika kita memakai konsep fungsi partai politik di negarademokrasi maju untuk meneropong pelaksanaan fungsi partai politikdi negara dunia ketiga, maka kita akan menemukan bahwa partai politikdinegara itu gagal menjalankan fungsinya. Namun demikian sebagaisalah satu negara dunia ketiga sudah selayaknya lah partai-partai politikdi Indonesia menjalankan fungsi sebagaimana layaknya partai politikdi negara maju, agar negara kita juga bisa beranjak menuju mempelajari bab 3 ini secara umum mahasiswa diharap-kan memahami fungsi-fungsi utama yang harus dijalankan oleh partaipolitik pada sebuah negara. Sedangkan secara khusus mahasiswadiharapkan dapat Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum241. Mengetahui fungsi partai politik di negara demokrasi, negaraotoriter/ totaliter dan fungsi partai politik di negara dunia Mampu membandingkan fungsi partai politik di negara demo-krasi, negara otoriter/ totaliter dan fungsi partai politik di Mengetahui bagaimana lemahnya fungsi partai politik dan kaderpartai politik di negara Mampu menganalisa pelaksanaan fungsi partai politik diIndonesia berdasarkan teori-teori yang Fungsi Partai Politik1. Fungsi Partai Politik di Negara DemokrasiMenurut Kousoulas, partai politik di negara demokrasi setidaknyamempunyai ciri dan fungsi sebagai berikut 1 Memiliki program berupasolusi masalah yang dijalankan pada saat berkuasa; 2 Memilikiorganisasi untuk mengartikulasikan kepentingan dan melakukanrekrutmen politik; 3 Berpartisipasi dalam proses politik, paling tidakmenjadi sponsor kandidat meraih jabatan politik dan pemerintahan;4 Memakai cara kompetisi untuk meraih kekuasaan dan merebutdukungan masyarakat. Di sisi lain Sigmund Neumann berpendapatbahwa fungsi partai politik di negara demokrasi antara lain 1 Saranapengatur kehendak masyarakat yang sangat beragam; 2 Mendidikmasyarakat agar bertanggungjawab secara politik; 3 Penghubungantara pemerintah dan kepentingan masyarakat; 4 Memilih partai politik di negara demokrasi menurut Gabriel adalah 1 Sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikapdan orientasi politik para anggota masyarakat; 2 Partisipasi politik,yaitu proses mobilisasi warga negara ke dalam kehidupan dan kegiatanpolitik yang merupakan fungsi khas dari partai politik. Partisipasi partai Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 25politik merupakan kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhiproses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dalam ikut sertamenentukan pemimpin pemerintah; 3 Rekrutmen politik, yaitu seleksidan pemilihan dalam rangka pengangkatan seseorang atau sekelompokorang untuk melakukan sejumlah peranan dalam sistem politik padaumumnya dan pemerintahan pada khususnya; 4 Komunikasi politik,yaitu proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahkepada masyarakat dan sebaliknya; 5 Pemadu kepentingan, yaitumenampung dan memadukan berbagai kepentingan masyarakat yangberbeda-beda dalam rangka mencapai tujuan dengan itu, Morlino juga mengemukakan pendapatnyabahwa fungsi partai politik di negara demokrasi yaitu 1 Alat penarikdukungan massa dalam pemilu; 2 Sarana Rekruitmen orang-oranguntuk menduduki pos-pos jabatan penting di pemerintahan nasional,parlemen maupun lokal; 3 Pembuat formulasi pilihan politik alternatifbagi publik Agregasi Kepentingan; 4 Sabuk pengaman transimisibagi tuntutan-tuntutan sosial; 5 Menjadi Delegasi atau wakil darimasyarakat sipil. Sedangkan menurut Firmanzah fungsi partai politikadalah 1 Rekrutmen dan Seleksi Pemimpin; 2 Pembuatan Programdan Opini Publik; 3 Kontrol terhadap pemerintah; 4 Integrasi Sosialdalam ideologi Politik; 5 Edukasi Fungsi Partai Politik di Negara Otoriter dan Totaliter danNegara Sigmun Neumann setidaknya ada dua fungsi partaipolitik di negara otoriter atau totaliter, yaitu a. Partai berperan dalam mengendalikan segala aspek kehidupanmasyarakat secara monopolistik. Partai komunis misalnya akanmenjalankan peran utama dalam mengarahkan masyarakat agarsama-sama berusaha mewujudkan masyarakat komunis. Agarcita-cita tersebut dapat diwujudkan maka keberadaan partai Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum26politik yang berbeda ideologi, maupun ideologi lain yang ada ditengah masyarakat akan ditekan melalui perantara partai Memaksa individu agar menyesuaikan diri dengan suatu carahidup yang sejalan dengan kepentingan partai. Perbedaan pen-dapat dan ideologi di tengah masyarakat tidak akan dipelihara,melainkan akan dihilangkan dengan cara mengarahkan mas-yarakat dalam sebuah ideologi komunis dan fungsi ini dijalankanoleh partai Fungsi Partai Politik di Negara BerkembangMenurut Miriam Budiardjo hanya ada satu fungsi partai politikyang berjalan efektif di negara berkembang, yakni partai politik ber-fungsi sebagai sarana integrasi nasional. Partai politik di negara ber-kembang pada titik tertentu mampu mempersatukan masyarakat yangberbeda sehingga dapat diajak bekerjasama untuk kepentingan jauh Budiardjo menjelaskan bahwa fungsi lain sebagai manafungsi partai politik di negara demokrasi maju belum berhasil dijalankanoleh partai politik di negara berkembang disebabkan lebarnya jarakantara “pemerintah” dan “diperintah”. Kemudian Budiardjo merincifungsi-fungsi yang belum berhasil dijalankan oleh partai politik di negaraberkembang 1 Menjadi alat mengorganisir kekuasaan politik; 2Mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah; 3 Menghubungkanmasyarakat umum dengan proses politik; 4 Merumuskan dan menya-lurkan aspirasi rakyat; 5 Mengatur konflik kepentingan. Kenneth Wollack 2002 membenarkan bahwa memang telahterjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di negaraberkembang yang ditandai dengan 1 Partai terlalu lemah, personalistis,korup dan kurang memperjuangkan aspirasi masyarakat; 2 Masya-rakat frustasi dengan partai politik, sebab partai korup dan menyimpangdari kebutuhan masyarakat; 3 Masyarakat ragu menjadi anggotapartai; 4 Dukungan terhadap partai melemah, sedangkan dukungan Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 27untuk calon independen menguat dan gerakan anti partai menurut Aurel Croissant, kekecewaan masyarakat jugaterjadi terhadap wakil partai di parlemen di negara berkembang, misal-nya di Philipina, Indonesia, Thailand, Kamboja dan Korea ini yang disebabkan oleh 1 Parlemen—lemah dalam mewakili,kurang tanggap, dan bersifat inclusive; 2 Ada jarak yang lebar antarakeinginan pemilih dengan wakil partai di parlemen; 3 Wakil partai diparlemen tidak mampu menjalankan fungsinya secara Rangkuman1. Partai politik mempunyai peran berbeda di negara demokrasimaju, negara otoriter/totaliter maupun negara berkembang. Partaipolitik menjalankan berbagai fungsi penting di negara demokrasiantara lain sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik, edukasipolitik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasipolitik, penghubungan antara masyarakat dan pemerintah,mengontrol aktivitas pemerintah, integrasi sosial dan menjadialat efektif untuk menarik massa dalam Partai politik di negara komunis berfungsi sebagai alat utamauntuk mengarahkan masyarakat kepada tujuan mewujudkanmasyarakat komunis, partai politik bukan sebagai pemadu ke-pentingan, melainkan sebagai alat pemersatu kepentingan dengancara menghilangkan kepentingan yang tidak sejalan dengankepentingan Fungsi Partai politik di negara maju belum berhasil dijalankanoleh partai politik di negara berkembang, bahkan imej partaipolitik di masyarakat cenderung negatif. Hal ini disebabkanperilaku partai politik dan kader partai politik di parlemen yangkorup, tidak mendengarkan aspirasi masyarakat, menyimpangdari kebutuhan masyarakat dan selalu memelihara jarak yanglebar dengan kepentingan masyarakat. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum28D. Soal Latihan1. Jelaskan fungsi Partai Politik di negara demokrasi maju menurutKonsoulas!2. Jelaskan fungsi partai politik di negara totaliter komunis menurutSigmun Neumann!3. Jelaskan bentuk krisis partai politik di negara berkembangmenurut Kenneth Wollack!4. Jelaskan bagaimana perilaku kader partai politik di parlemenmenurut Aurel Croisant!Daftar PustakaBudiardjo, Miriam 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta Pustaka 2008. Mengelola Partai Politik. Jakarta Yayasan PR & Kusumah MW 2003. Kisah Mini SistemKepartaian. ——— et al 2000. Partai, Kebijakan dan Heriyandi. Demokratisasi Internal Partai Golkar Pasca OrdeBaru 1998-2004 , Disertasi, Universitas Indonesia, 2006. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 29Sistem Kepartaian dan Model SistemKepartaian di Asia TenggaraBab 4A. PendahuluanPelaksanaan pemilu di setiap negara demokrasi biasanya selaludiikuti oleh sejumlah partai politik. Adapun jumlah partai politik yangselalu mengikuti pemilu di sebuah negara ada kalanya jumlahnya selalustabil sedang di negara yang lain sering pula terlihat jumlah partai politikyang mengikuti pemilu selalu berubah-ubah. Kestabilan jumlah partaipolitik yang hadir di setiap negara menunjukkan kestabilan sistemkepartaian di negara itu. Selain itu, sistem kepartaian merupakan cerminhomogenitas atau heterogenitas masyarakat sebuah negara, oleh karenaitu pada negara yang masyarakatnya heterogen akan muncul sistemkepartaian multi partai, sedangkan dalam negara yang masyarakatnyahomogen cenderung muncul sistem kepartaian dua partai. Adapun modelsistem kepartaian yang dipraktekkan di Indonesia, dari masa orde lama,orde baru dan reformasi, Indonesia juga memiliki perbedaan. Dalamrangka memudahkan kita memahami model sistem kepartaian di Indo-nesia, maka kita perlu mempelajari model-model sistem kepartaian yangdipraktekkan di negara-negara di asia tenggara yang memang memilikimodel sistem kepartaian yang mirip dengan Indonesia. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum30Setelah mempelajari bab 4 ini, secara umum mahasiswa diharap-kan memahami apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian, model-model sistem kepartaian, dan model sistem kepartaian yang dipraktek-kan negara-negara Asia Tenggara. Sedangkan secara khusus mahasiswadiharapkan dapat 1. Mengetahui definisi sistem kepartaian dan model-model sistemkepartaian yang dikemukakan para Mampu menjelaskan secara teoritik berbagai model sistemkepartaian yang dikemukakan para Mengetahui dan memahami factor penyebab terjadinya sistemkepartaian terten di negara Asia Mampu menjelaskan dan menganalisa model-model sistemkepartaian yang pernah berlaku di sepanjang sejaran Sistem Kepartaian dan Model Sistem KepartaianMenurut Dieter Nohlen dan Elmar Wiesendhal, sistem kepartaiandipahami sebagai keseluruhan struktur susunan partai-partai politik disatu negara. Indikator melihat sistem kepartaian adalah 1 Jumlahpartai yang ada; 2 Derajat fragmentasi atau pengelompokan partai-partai politik yang ada; 3 Hubungan ideologis atau derajat polarisasi;4 Pola interaksi antar partai politik berupa koalisi maupun oposisi; 5Hubungan partai dengan masyarakat; 6 Posisi partai politik terhadapsistem politik yang ada, apakah sebagai pendukung atau tidak; 7Derajat kelembagaan sistem kepartaian atau stabilnya kehadiran partaipolitik dalam setiap pemilu di sebuah jauh Mair 1996 mengemukakan model-model sistemkepartaian yang diungkapkan para ahli, berdasarkan kriteria tertentusebagai mana dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 31Tabel 2 Model-Model Sistem KepartaianBerdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa Duverger 1954menjelaskan tipe sistem kepartaian berdasarkan kriteria jumlah partaipolitik di sebuah negara, sehingga ia menemukan dua tipe sistemkepartaian yakni sistem dua partai dan sistem multi partai. KemudianBlondel menjelaskan sistem kepartaian dengan kriteria jumlah partaipolitik dan ukuran relatifnya dalam sebuah negara, sehingga ia me-ngemukakan empat tipe sistem kepartaian, yakni sistem dua partai,sistem dua partai dan beberapa partai kecil, sistem multi partai dengansatu partai dominan dan sistem multipartai tanpa partai dengan Duverger dan Blondel, Dahl membedakan sistemkerpartaian berdasarkan tingkat kompetisi dalam beroposisi, sehinggaia mengemukakan sistem kepartaian dengan kompetisi kuat, koperatif-kompetisi, koalisi-kompetisi dan koalisi Sistem Kepartaian di Asia TenggaraBerdasarkan data FES 2002, maka model sistem kepartaiandian sistem politik di beberapa negara asia tenggara dapat dilihat padatabel 3 berikut iniPenemu Prinsip-Kriteria Klasfikasi Tipe Sistem Kepartaian yang Teridentifikasi Duverger 1954 Jumlah Partai 1. Sistem dua partai 2. Sistem multi partai. Dhal 1966 Tingkat kompetisi dalam beroposisi 1. Kompetisi kuat 2. Kooperatif—kompetisi 3. Koalisi—kompetisi 4. Koalisi kuat Blondel 1968 Jumlah dan ukuran relatif partai politik 1. Sistem dua partai. 2. Sistem dua partai dan beberapa partai kecil. 3. Sistem multi partai dengan satu partai dominan. 4. Sistem multi partai tanpa partai dominan  Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum32Tabel 3 Sistem Kepartaian dan Sistem Politik BeberapaNegara Asia TenggaraData di tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa semua negaratersebut walaupun memiliki model sistem politik yang berbeda namunmemiliki model sistem kepartaian yang sama, yakni multi sistem kepartaian di negara-negara Asia tenggara tidakbisa dilepaskan dari heterogenitas masyarakat yang tinggi dalam sebuahnegara. Semakin heterogen sebuah masyarakat, semakin besar peluanglahirnya sistem kepartaian multi partai di negara tersebut. Malaysiamisalnya di huni oleh tiga etnis besar yakni Melayu, China dan Indiayang masing-masing bersaing untuk berkuasa di bidang politik, sehinggamemicu tiga etnis tersebut untuk mendirikan partai politik untukmemperjuangkan kepentingan politik etnisnya dalam pembuatankebijakan pemerintahan nasional maupun tabel 3 di atas juga dapat dilihat bahwa ada tiganegara memiliki sistem politik yang kurang demokratis, yakni Singa-pura, Malaysia dan Kamboja, serta ada dua negara memiliki sistempolitik yang demokrasi yakni Philipina dan Thailand. Menurut AlanWare ada bebebrapa ciri sistem kepartaian di negara non demokrasi,yakni 1 Kompetisi antar partai dalam pemilu berupa kompetisi semu;2 Sebagian besar partai menggunakan teknik mobilisasi dalam meraihdukungan; 3 Adakalanya partai bergabung dengan organisasi lain,misalnya militer; 4 terdapat partai dominan dapat membatasi aktivitaspartai lainnya; 5 sistem kepartaian biasanya didasarkan itu, Almond 1996 juga mengemukakan ciri sistem kepartaiannon kompetitif non demokrasi/ kompetisi semu, yakni 1 Tidak adaNo Nama Negara Sistem Kepartaian Siatem Politik 1 Kamboja Multi Partai Non Demokrasi 2 Malaysia Multi partai Semi demokrasi 3 Singapura Multi Partai Semi demokrasi 4 Philipina Multi Partai Demokrasi 5 Thailand Multi partai Demokrasi  Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 33kompetisi antar partai yang berarti dalam pemilu; 2 Koorporasi partaipolitik—ada satu partai yang terlalu mendominasi partai lainnya; 3rezim militer yang kadang kala bekerjasama dengan partai literatur setidaknya ada dua bentuk sistem kepar-taian yang biasanya khas di negara dunia ketiga 1. Multi Partai tidak Stabil. Menurut Giovanni Sartori, dalam sistemmulti partai tidak stabil, partai politik lebih merupakan faksi ditengah masyarakat, partai politik tidak memandang dirinyabagian dari sistem yang disepakati bersama, tetapi cenderungbertindak sendiri berdasarkan ideologi yang Multi partai dengan satu Partai Dominan. Menurut Konsoulas,partai politik dominan dalam sistem politik ini mempunyai peran,yakni 1 Alat efektif untuk melakukan sosialiasi politik men-dukung pemerintahan; 2 Alat utama pendukung integrasi nasio-nal; 3 alat pendukung modernisasi ekonomi; 4 Meligitimasipemerintahan berkuasa; 5 Menekan partai yang menjadi sai-ngan, agar tetap menjadi partai dominan dalam sistem Aplikasi Sistem Kepartaian di Asia Tenggara1. politik di Kamboja dinilai tidak demokrasi, disebabkankuatnya intervensi militer dibidang politik. Menurut Kessie Neou diKamboja tahun 1993 terjadi koalisi partai politik yang diwarnaiintervensi militer terhadap partai politik. Ada tiga partai politik diKamboja, yakni CPP Cambodian People Party, Funcipec FrontUni National Four un Canbodge Independent, Neutre, Pecifiqueet Cooperatif dan SRP Sam Rainsy Party. Sistem pemilu yangdipakai adalah sistem pemilu proporsional terbuka dengan multimember di setiap daerah pemilihan, yang selalu membuka munculnyasistem kepartaian multi partai. Partai-partai politik yang ada tidakmampu bekerja sama dalam sebuah koalisi yang stabil. Di tahun 1993, Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum34terjadi koalisi pemerintahan antara partai Funcinpec 45% dan CPP38%. Walaupun, CPP pimpinan Hunsen bukan partai pemenangpemilu, namun dalam menjalankan pemerintahan CPP lebih berpe-ngaruh dan mendapat dukungan dari pihak militer dibandingkan terjadi konflik antara Funcipec dan CPP, militer mendukungCPP dan memaksa Funcipec keluar dari pemerintahan dan menjadipartai oposisi. Kemudian pada Pemilu 1998, CPP keluar sebagaipemenang pemilu dengan perolehan suara sebesar 41%, Funcipecsebanyak 37% dan SRP sebesar 14%. Disebabkan tidak ada partaimayoritas, CPP dan Funcipec kembali berkoalisi dalam MalaysiaSistem politik di Malaysia adalah semu demokrasi yangdiantaranya ditandai tidak adanya kompetisi yang jujur dan adil dalampemilu. Menurut Lim Hong Hai 2002, sistem kepartaian di Malaysiaadalah sistem multi partai dan sampai Pemilu 1999, ada dua koalisipartai politik, yakni koalisi partai memerintah yang dinamakan BarisanNasional UMNO ,MCA dan beberapa partai kecil dan koalisi partaioposisi yang terdiri dari PAS, DAP, dan beberapa partai kecil Partai pemerintah selalu berusaha melakukan tindakan nondemokratis agar partai oposisi tidak berkembang dengan cara 1Membuat aturan sistem pemilu Plurality Single Member DistrictFPTP—menguntungkan partai besar berkuasa; 2 Mempengaruhiagar lembaga penyelenggara pemilu agar tidak memproses proteskelompok oposisi; 3 Melakukan kampanye negatif—fitnah terhadappartai koalisi; 4 Ada tuduhan Kelompok oposisi bahwa partaiberkuasa merekayasa jumlah pemilih, serta melakukan berbagaikecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Walaupun demikian, partaioposisi tetap berpartisipasi dalam pemilu. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 353. SingapuraSistem politik di Singapura juga semu demokrasi dengan ditandaiadanya praktek-praktek politik yang non demokratis yang dilakukanoleh satu partai dominan bekerjasama dengan pemerintah. MenurutYeo Lay Hwee, sistem kepartaian di Singapura adalah sistem multipartai dengan satu partai dominan yakni Partai Aksi PAP . Dalamsetiap pemilu PAP selalu mayoritas > 50% mengalahkan partai SDP,SPP, NSP dan lain-lain. Singapura memakai sistem pemilu Plurality-FPTP, yang tentunya akan menguntungkan partai politik yang beberapa faktor yang membuat PAP selalu mendapat kemenangandalam Pemilu di Singapura, yakni 1 Mampu memediasi perbedaanras dan kepentingan; 2 Selama PAP memerintah ekonomi maju pesatdan pelayanan dan kehidupan sosial makin baik; 3 Pimpinan PAPtidak korup dan melakukan pelayanan publik dengan baik; 4 Ke-kuatan paksaan koersif terhadap oposisi tidak diperlihatkan; 5 Inter-vensi dan penangkapan oposisi oleh pihak keamanan Singapura; 6Pengawasan pemerintahan PAP terhadap media massa; 7 Pemberaianrumah dan Apartemen bagi pemilih PAP oleh pemerintah; 8 Peme-rintahan PAP, Mengawasi diskusi politik tentang partai politik; 9Kooptasi semua organisasi dan kelompok kepentingan oleh peme-rintahan PAP; 10 Memberikan nomor seri pada kertas suara, sehinggapara pemilih partai oposisi diketahui oleh PhilipinaSistem politik di Philipa lebih demokratis dengan sistem ke-partaian multi partai dan terjadi kompetisi antar partai politik yangcukup berarti dalam pemilu. Menurut Julio Teehankee 2002 di sistemkepartaian multipartai yg kompetitif berlangsung di Philipina, termasukpada Pemilu legislatif tahun 2001. Sebagai hasil pemilu tahun 2001maka terbentuk terbentuk dua koalisi besar, yakni koalisi partai meme-rintah yang terdiri dari partai Lakas NUCD-UMPD, LP, Reforma Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum36LM dan lain-lain, sedangkan koalisi partai oposisi terdiri dari partaiLDP dan LAMMP. Persaingan antar partai politik dalam pemilu tetapmemungkin partai-partai politik di Philipina untuk berkoalisi. Walaupunmenggunakan sistem pemilu FPTP, yang sebenarnya menguntungkanpartai besar namun partai-partai kecil tetap mendapatkan suara, sebabmereka mengambil penguasa-penguasa lokal yang berpengaruh untukmenjadi calon legislatifnya. Pemanfaatan penguasa lokal sebagai calonlegislatif oleh partai-partai politik semakin memperkuat politik dinastyyang telah terjadi di Philipa selama politik di Thailand cukup demokratis, namum menghasil-kan sistem multi partai yang tidak Orathai Kockpolpemerintahan di Thailand disusun berdasarkan koalisi partai-partaitidak stabil yang ditandai dengan terjadinya 2 kali pergantian PerdanaMenteri dan 3 kali reshufle kabinet sejak tahun 1995 sampai dengantahun 2001. Misalnya Perdana Menteri Taksin Shinawatra dari thairak thai sering terlihat tidak mau berkompromi dengan koalisinya diparlemen, akibatnya partai-partai koalisi menarik dukungan sehinggamenyebabkan kabinet menjadi jatuh. Selain itu, kekuatan masyarakatsipil sangat kuat di Thailand bahkan kekuatan ini tidak jarang mampumengalahkan peran pemerintah dan partai Rangkuman1. Sistem kepartaian didefinisikan sebagai keluruhan struktur partaipolitik yang ada di sebuah negara. Klasifikasi sistem kepartaiansecara umum dibedakan berdasarkan jumlah partai politik danukuran relatifnya pada sebuah negara. Jenis sistem kepartaianantara lain dua partai, dua partai dengan beberapa partai kecil,multi partai dengan satu partai dominan dan multi partai tanpapartai dominan. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 372. Secara umum di negara-negara asia tenggara, muncul sistemkepartaian multi partai tanpa partai dominan seperti di Kamboja,Malaysia, Philipina, Thailand dan multi partai dengan satu partaidominan di Soal Latihan1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian!2. Jelaskan tipe sistem kepartaian yang di kemukakan Blondel!3. Jelaskan dua model sistem kepartaian yang biasanya muncul dinegara dunia ketiga, termasuk di negara-negara Asia tenggara!4. Jelaskan faktor yang menyebabkan PAP selalu menjadi partaidominan di Singapura!Daftar PustakaAlmond, Gabriel dan Powell, Bingham Jr. 1996. ComparativePolitics Today A World View, Harper Collins College PR & Kusumah MW 2003. Kisah Mini SistemKepartaian. ——— ClossStiftung, FE 2002. Electoral Politics in Southeast an East South East Printing Pte RH 1996. The politics of elections in Southeast Asia. USA Woodrow Wilson Center and Alan 1996. Political Parties and party Sistem. Britain Oxford University Press. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum38Dinamika Partai Politik di IndonesiaPra Kemerdekaan dan Orde LamaBab 5A. PendahuluanPeran partai politik dan pimpinan partai politik di awal kemer-dekaan sangat penting, bahkan peran partai politik semakin starategissetelah sistem pemerintahan berubah dari presidensiil ke parlementeryang dikenal dengan era demokrasi parlementer. Pada masa itu, partai-partai politik lah yang membentuk kabinet dan menentukan jalannyapemerintahan. Namun disebabkan peran yang besar, tetapi belum diikutioleh kedewasaan berpolitik, membuat koalisi partai politik di kabinettidak berhasil menjalankan pemerintahan secara efektif. Adanyakebebasan mendirikan partai politik, menyebabkan terbentuknyasistem kepartaian multi partai tanpa partai dominan di era umum setelah mempelajari bab 5 ini mahasiswa diharap-kan mampu memahami sejarah munculnya partai politik dan dinamikapartai politik di era orde lama di Indonesia. Secara khusus mahasiswadiharapkan dapat1. Mengetahui dinamika berubahnya organisasi pra kemerdekaanmenjadi partai politik setelah Indonesia merdeka. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 392. Mengetahui faktor pendukung hadirnya sistem kepartaian multipartai di era orde Mengetahui perilaku partai politik di era orde Mengetahui dinamika partai politik yang terjadi dari demokrasiparlementer ke demokrasi Cikal Bakal Partai Politik di Era Pra KemerdekaanPada masa penjajahan Belanda sebenarnya sudah ada organisasiyang menempatkan wakilnya di parwakilan parlemen, namun penem-patan wakil di parlemen tersebut tidak melalui pemilihan umum, yangmemang pada masa penjajahan Belanda tidak pernah ini badan perwakilan yang terbentuk juga tidak dilengkapi fungsielementer parlemen seperti fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan,sehingga perannya badan ini tidak terlalu menonjol. Adapun lembagaperwakilan di masa Belanda ini dinamakan Volksraad dan didalambadan tersebut perwakilan organisasi pribumi dibolehkan secara jumlah wakil kaum penjajah Belanda selalu mayoritasdibandingkan wakil kaum pribumi. Pada tahun 1918, Volksraad terdiridari 38 orang anggota dan 1 orang ketua, dari 38 orang anggotaVolksraad, 15 orang diantaranya adalah wakil pribumi, yakni BudiUtomo, Sarekat Islam dan beberapa kalangan lainnya. Tahun 1931,muncul tuntutan dari kaum pribumi agar wakil kaum pribumi di tambahdi Volksraad, merespon tuntutan tersebut Belanda mengubah kom-posisi Volksraad, dengan menambah anggota Volksraad menjadi 60orang ditambah 1 orang ketua. Selanjutnya 30 orang anggota Volksraaddiambil dari kaum Budi Utomo dan Sarekat Islam yang menempatkan wakil-nya di Volksraad, ada juga organisasi yang didirikan atas dasarkanideologi yang setelah Indonesia merdeka resmi di akui sebagai partaipolitik. Organisasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum40Tabel 4 Organisasi Cikal Bakal Partai Politik Di IndonesiaSetelah KemerdekaanTabel 4 di atas menunjukkan bahwa organisasi yang menjadicikal bakal partai politik di Indonesia mulai didirikan pada tahun 1912dan organisasi tersebut telah memiliki ideology tertentu yang nantinyamenjadi dasar perjuangan partai itu. Namun partai politik modern danyang benar-benar bersaing sebagai partai politik pada pemilu 1955,baru mulai berdiri sejak tahun 1920-an, ketika Partai KomunisIndonesia PKI didirikan, kemudian berdiri PARI di tahun 1927 dandiikuti oleh organisasi/ partai lainnya. Selanjutnya pada 1939 terjadikerjasama partai politik yang ideologi atau aliran politiknya sama,misalnya berdiri GAPI yang merupakan gabungan partai-partaiberaliran nasional dan MIAI Majelisul Islamil A’laa Indonesiamembentuk KRI Komite Rakyat Indonesia yang berusaha menjadipayung bagi partai-partai Partai Politik di Era Demokrasi ParlementerPartai politik lahir di Indoensia pada dasarnya sebagai alat integ-rasi masyarakat untuk memperkuat perjuangan mempertahankankemerdekaan. Partai politik lahir atas Ide Sjahrir yang mengusulkanpendirian partai politik dilegalkan dan NKRI sebagai alat perjuanganuntuk menggerakan revolusi dengan tepat dan teratur, pimpinan harusOrganisasi/ Partai Tahun Berdiri Ideologi Indische partij 1912 Kebangsaan VABB 1911 Pro Belanda NIVB 1916 Pro Pribumi CEP 1917 Kristen Protestan IKP 1918 Katolik ISDP 1917 Sosial demokrat ISDV 1919 Komunis PKI 1920 Komunis PARI 1927 Komunis PNI 1927 Nasionalis Partindo 1931 Nasionalis PNI baru 1931 Nasionalis Masyumi 1943 Islam  Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 41merupakan balatentara yang berbentengkan idiologi dan pengetahuanyang tersusun rapi dalam suatu partai revolusioner. Disebabkankebutuhan mendapatkan dukungan dan pengakuan sebagai sebuahnegara yang merdeka dari negara pemenang perang Dunia II danmenghilangkan kesan Indonesia sebagai negara boneka Jepang, makaBPKNIP mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk sistemkepartaian multi partai dengan memberikan kebebasan yang luas untukmendirikan partai-partai politik dan mengubah sistem pemerintahanmenjadi sistem parlementer layaknya negara pemenang dunia BPKNIP tersebut setujui oleh pemerintah, dengan menge-luarkan maklumat pemerintah no. X 1945 tentang kebebasan men-dirikan partai politik yang berbunyi pemerintah menyukai timbulnyapartai-partai politik karena dengan adanya partai politik itulah segalaaliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin secara bahwa partai-partai telah tersusun sebelum dilangsung-kannya pemilihan umum tahun 1946. Keluarnya maklumat ini menjadipayung hukum bagi lahirnya banyak partai politik di Indonesia, sehinggaIndonesia menjadi sebuah negara dengan sistem kepartaian multi Arbi Sanit, tujuan BPKNIP menuntut pemerintah supayamemberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk men-dirikan partai-partai politik dengan harapan partai-partai politik tersebutmemperkuat perjuangan mempertahankan tindaklanjut usul BPKNIP, pemerintah mengeluarkandekrit pemerintah tanggal 14 Nov 1945 yang mengamanatkan pengu-bahan sistem pemerintahan dari presidensiil ke parlementer yangditandai dengan menteri bertanggungjawab kepada KNIP sebagaiwakil rakyat. Semua ini untuk menunjukkan di mata sekutu bahwaIndonesia benar-benar terbebas dari pengaruh Jepang. Untuk menun-jukkan keseriusan membangun kesan tersebut, maka Sjahrir yangdikenal dengan tokoh non kolaboratif dengan penjajah ditunjuk sebagaiperdana menteri yang pertama. Kemudian Sjahrir membentuk kabinetyang di isi oleh tokoh-tokoh partai sosialis dan tokoh non partai. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum42kebijakan Sjahrir, yang memilih menteri kabinet dipilih bukan ataspertimbangan kekuatan partai politik yang ada, melainkan atas kede-katan personal dan ideologis membuat lemahnya dukungan kalanganpartai politik di KNIP terhadap kabinet Sjahrir. Partai politik yangbesar saat ini yakni PNI Sarmidi mangunsarkoro, Masyumi SukimanWirjosanjdojo, Partai sosialis Sjahrir dan PKI tidak menyukai kebi-jakan sjarir yang tidak mempertimbangkan mereka dalam pemben-tukan kabinet, sehigga kabinet Sjahrir jatuh dan digantikan kabinetAmir Sjarifudin tahun tokoh-tokoh partai politik yang saling bersaing di erademokrasi parlementer, membuat kabinet jatuh bangun sehinggapemerintahan tidak berjalan efektif. Kabinet di isi oleh gabungan partai-partai politik yang tidak mau berkoalisi secara stabil. Berikut inidigambarkan pergantian kabinet di era demokrasi parlementer Tabel 5 Pergantian Kabinet di Era Demokrasi ParlemeterTahun 1949-1959Dalam tabel 5 tersebut dapat dilihat bahwa kabinet di erademokrasi parlementer rata-rata hanya berumur 1 tahun, hal inimenyebabkan pemerintahan tidak berjalan efektif dan keadaanekonomi dalam negeri menjadi memburuk. Berikut ini di uraikan beberapa pendapat ahli tentang kisruhnyaperan partai politik dan kabinet di era demokrasi parlementer. MenurutMiriam Budiardjo, penyebab krisis dalam kabinet era demokrasiNo Nama kabinet Perdana Menteri Partai Pendukung Masa kerja 1 RIS Hatta PNI-Masjumi 1949-1950 2 Natsir Natsir Masjumi-PIR 1950-1951 3 Sukiman Sukiman Masjumi-PNI 1951-1952 4 Wilopo Wilopo PNI-Masjumi 1952-1953 5 Ali sastroamidjojo I Ali sastroamidjojo PNI, NU, PIR 1953-1955 6 Burhanuddin Harahap Burhanuddin Harahap Masjumi, NU, PSII 1955-1956 7 Ali sastroamidjojo II Ali sastroamidjojo PNI, Masjumi, NU 1956-1957 8 Djuanda Djuanda PNI 1957-1959  Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 43parlementer antara lain adalah 1. Partai-partai yang bersaing tidak ada yang mendapatkan suaramayoritas di parlemen, sehingga untuk membentuk kabinet,partai-partai harus berkoalisi dg partai lain membentuk Tidak ada loyalitas dalam koalisi, setiap berbeda pandangandengan kinerja kabinet disikapi partai-partai koalisi denganlangsung menarik dukungan, sehingga kabinet Sikap partai yang tidak konsisten, ketika sebuah partai menjadipartai oposisi, partai tersebut tidak menarik menteri di kabinetdengan alasan kadernya menjadi menteri disebabkan kedekatanpribadi, bukan disebabkan pengaruh Loyalitas anggota terhadap partai tipis, ketika anggota berpe-ngaruh tidak mendapatkan jabatan di kabinet, anggota partaitersebut membuat partai baru dan hal ini mempertajam frag-mentasi Lucian Pye juga mengemukakan beberapa penyakitpartai politik di masa demokrasi parlementer, yakni 1 Orientasi partaipolitik pada ideologi bukan program; 2 partai lebih mengutamakankepentingan kelompok dan memprovokasi rakyat untuk mendukungmelindungi kepentingan tersebut; 3 Pemimpin partai politik diangkatdipusat, sehingga mereka tidak merasa bertanggungjawab kepadapemilih. Sejalan dengan itu, Giovanni Sartori berpendapat bahwa sistemmulti partai tidak stabil disebabkan oleh partai politik lebih merupakanfaksi ditengah masyarakat, partai politik tidak memandang dirinyabagian dari sistem yang disepakati bersama, tetapi cenderung bertindaksendiri berdasarkan ideologi yang Partai Politik di Era Demokrasi TerpimpinIde demokrasi terpimpin dicetuskan oleh presiden Soekarnokarena kecewa melihat sikap kader partai politik di parlemen yangsering membuat kabinet jatuh bangun, pemerintahan tidak efektif, Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum44keadaan ekonomi memburuk. Kekecewaan priseden dimulai di tahun1956, ketika PKI sebagai salah satu partai besar pemenang pemilutidak diikutsertakan dalam kabinet. Kemudian pada tanggal 28 Okt1956, Presiden Soekarno berpidator yang berjudul mengubur partai-partai dan ia menawarkan konsep demokrasi terpimpin geleide demo-cratie. Atas usul Presiden soekarno ini PKI, Murba, TNI AD danPNI menyatakan dukungannya, sedangkan NU, PSII, Parkindo, IPKIbersikap menolak berhati-hati, sebaliknya Masyumi, PSI, P. Katolik,M. Hatta menolak tegas usulan tersebut. Namun presiden soekarnotetap melanjutkan konsep demokrasi terpimpin yang kemudian efektifmelalui dekrit presiden 5 Juli dasarnya konsep demokrasi terpimpin merupakan usahapresiden soekarno untuk menghilangkan peran partai politik di parlemenmaupun di kabinet. Usaha mengkonkritkan usul demokrasi terpimpinpada 21 Feb 1957 dimulai dengan usul membentuk kabinet gotongroyong yang berisi wakil seluruh partai politik di parlemen danmembentuk dewan nasional yang mewakili semua wakil golonganfungsional. Pada tanggal, 9 April 1957 presiden membentuk kabinetJuanda, dengan memasukkan tokoh-tokoh non partai di tambah tokohpartai politik PNI dan NU. Usaha menghilangkan peran partai dikabinet dilanjutkan pada bulan juli 1959 dengan membentuk kabinetkerja yang diisi oleh pengikut Soekarno non partai dan TNI menghilangkan peran partai politik di parlemen mendapatkanmomen ketika pemberontakan di daerah meluas, DPR hasil Pemilu 1955lumpuh sehingga negara dalam keadaan darurat, maka pada tanggal14-15 Agustus 1958, presiden Soekarno membentuk DPR baru yangsebagian besar berisi golongan fungsional dan membuat UU kepartaianbaru membolehkan partisipasi golongan fungsional. Akibat dua kebijakantersebut peran partai politik di parlemen sudah jauh itu, presiden soekarno juga berusaha mengurangi jumlahpartai politik dengan hanya mengakui10 Partai dari 26 partai pesertaPemilu 1955, yakni PNI, NU, PKI, Parkindo, P. Katolik, PSII, Perti, Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 45Murba, IPKI dan Parkindo yang berhak atas 47,4% anggota DPR-GR, sedangkan 52,6% anggota DPR-GR diambil dari golongan mengeluarkan Perpres No. 7/1959 yang isinya bertujuanuntuk menyederhanakan partai politik, sedangkan Masyumi dan PSIdibubarkan sebab dianggap terlibat PRRI Semesta. Presiden Soekarno—berhasil mematahlan kendali partai politik di kabinet dan Soekarno berhasil mematahlan kendali partai politik dikabinet dan Parlemen namun beliau tidak berhasil mengubur partai-partai politik sebab presiden butuh dukungan partai melalui massanyauntuk menghadapi hubungannya yang sering tegang dengan TNI sebagai sebuah partai yang militan dibiarkan berkembang sebagaipenyeimbang TNI AD sehingga pada tahun 1965 PKI menunjukkandiri sebagai partai dominan di parlemen, kabinet, massa bahkan Rangkuman1. Sebelum kemerdekaan sudah ada organisasi yang mirip partaipolitik dengan menempatkan wakilnya di Volkraad badan Per-wakilan zaman Belanda, diantaranya Budi Utomo dan SarekatIslam. Selanjutnya di tahun 1920-an, muncul organisasi-organisasiyang menjadi cikal bakal partai politik di masa Indonesiamerdeka, misalnya PKI, PNI Sistem kepartaian di era demokrasi parlementer adalah sistemmulti partai tidak stabil yang ditandai jatuh bangunnya kabinetdisebabkan perilaku elit partai politik yang terlalu berorientasikepentingan ideologi dan kepentingan Di masa demokrasi terpimpin, presiden soekarno berusahamengurangi peran partai politik di parlemen, mengurangi peranpartai politik di kabinet dan berusaha menguragi jumlah partaipolitik. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum46F. Soal Latihan1. Jelaskan dasar munculnya partai politik dan sistem kepartaiandi awal kemerdekaan!2. Jelaskan apa penyebab sistem kepartaian tidak stabil di erademokrasi parlementer menurut Miriam Budiardjo!3. Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh presiden Soekarnountuk mengurangi peran partai politik di kabinet maupun diparlemen!4. Jelaskan faktor yang menyebabkan presiden Soekarno tetapmembiarkan PKI berkembang sampai tahun 1965!Daftar PustakaBudiardjo, Miriam 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta Pustaka Herbert 1999. Pemilihan Umum 1955. Jakarta AF 2008. Partai Politik Lokal di Aceh DesentralisasiPolitik dalam Negara Kebangsaan. Jakarta Kemitraan.Karim, et. al 1983. Perjalanan Partai Politik di CV. Ilmu Politik Volume 13 tahun 1993, AIPI dan LIPI, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 47Dinamika Partai Politik di IndonesiaOrde Baru dan ReformasiBab 6A. PendahuluanBerlakunya sistem politik otoriter dimasa orde baru secara langsungmempengaruhi dinamika partai politik yang ada pada masa itu. Dimasa orde baru, penguasa melakukan berbagai upaya non demokratisagar partai politik yang bukan pendukung pemerintah tidak ber-kembang, bahkan menjadi bonsai. Di era orde baru muncul sistemkepartaian multi partai dengan satu partai dominan, yakni golongankarya. Sebaliknya di era reformasi berlaku sistem politik yang lebihdemokratis, sehingga memunculkan sistem kepartaian multi partai tanpapartai dominan mirip sistem kepartaian pada pemilu 1955. Dinamikapartai politik di masa ini menarik untuk dibahas, adanya perbedaansistem politik yang bertolak belakang di dua era mempelajari bab 6 ini secara umum mahasiswa diharap-kan dapat memahami dinamika partai politik dan sistem kepartaianyang terbentuk pada masa orde baru dan orde reformasi. Sedangkansecara khusus mahasiswa diharapkan dapat1. Mengetahui upaya-upaya penyederhanaan partai politik yangdilakukan oleh pemerintah orde baru, sehingga muncul sistemkepartaian multi partai dengan satu partai dominan. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum482. Mengetahui factor pendukung munculnya sistem kepartaianmulti partai tanpa partai politik dominan di era Mengetahui metode penyederhanaan partai politik yangdilakukan di era Partai Politik di Era Orde BaruEra orde baru ditandai dengan mulai berkuasanya Soeharto ditahun 1965 sampai dengan tahun 1998. Kehidupan partai politik dimasa orde baru ditandai dengan berbagai usaha penguasa untuk me-ngurangi jumlah dan peran partai politik di parlemen, di kabinet dandalam aktivitas akar rumput. Kisah pengurangan jumlah partai politikdimulai ketika soeharto membekukan PKI dan Partindo yang didugakuat terlibat dalam gerakan 30 September 1965 berdasarkan suratperintah sebelas maret dari presiden Soekarno yang sampai saat inimasih kontroversi apa isi perintah yang sebenarnya ada dalam usaha mengurangi jumlah partai politik terus diupaya-kan oleh penguasa sebelum pemilu 1971. Usaha tersebut antara lainadalah mendesak PNI yang dianggap dekat Soekarno untuk mem-bekukan diri di tahun 1967. Kemudian penguasa menolak rehabilitasiPartai Masyumi di tahun 1968. Selanjutnya Parmusi yang dianggapwarisan Masyumi ditetapkan pimpinannya oleh pemerintah orde barutahun 1970. Keinginan Hatta dan aktivis HMI untuk mendirikan Partaibaru PDII ditolak pendirian status hukumnya oleh pemerintah ordebaru. Rencana kongres umat Islam tahun 1969 untuk membangkitkankembali Partai Masyumi dilarang dan banyak anggota Masyumi dibuattidak dapat menggunakan hak itu penguasa orde baru juga ingin mempunyai “partai politik”sendiri yang dibesarkan melalui cara-cara yang tidak fair. Kendaraantersebut adalah golangan karya, yang dijadikan “partai” pendukungpenguasa dengan tujuan memperoleh dukungan massa dalam pemilu. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 49Untuk membesarkan golongan karya, penguasa orde baru memberi-kan fasilitas yang luar biasa termasuk dukungan peraturan perundangandan didukung oleh militer untuk menindas partai-partai politik yangmenjadi pesaing politik Golongan Karya agar kalah dalam negeri yang selama ini menjadi pendukung PNI dilarang menjadianggota partai politik berdasarkan Peraturan Menteri No. 12 Tahun1969. Kemudian militer menekan basis-basis PKI, dan Masyumi didesa-desa untuk berpaling mendukung itu penguasa orde baru melalui Ali Murtopo mengusulkanRUU pemilu tahun 1967 kepada parlemen yang intinya menguntungkanGolongan Karya dan ABRI, yakni pemakaian sistem pemilihan distrik,ABRI mendapatkan kursi di DPR tanpa ikut Pemilu dan menjadikanPancasila sebagai satu-satunya asas partai dan ormas. Namun usulAli Murtopo tersebut mendapat tentangan keras dari partai politik, namuntetap diperoleh kesepakatan pada tahun 1967 yakni penggunaan sistempemilu proporsional dan presiden berhak mengangkat 100 kursi Parle-men dengan komposisi 75 ABRI dan 25 non ABRI. Kemudian Soehartodiangkat jadi presiden tanggal 27 Maret 1968 dan Pemilu ditundamenjadi tahun Pemilu tahun 1971 Pemilu 3 juli 1971 Golkar 62,82%,NU 18,67%, Parmusi 7,36%, PNI 6,93% dan 6 partai lainnyadibawah 5%. Kemudian sesuai kesepakatan 100 kursi parlemendiserahkan kepada 75 kursi untuk ABRI, dan 25 kursi kalangan yanglainnya sesuai keinginan penguasa orde baru. Kemenangan Golongankarya ini ditambah 100 kursi parlemen memudahkan Soeharto kembaliberkuasa dan usaha-usaha mengurangi jumlah partai politik dilanjutkandengan agenda fusi partai politik di tahun 1975. Partai politik yangada “dipaksa” bergabung ke dalam 3 kelompok dan memakai azastunggal pancasila berdasarkan UU tahun 1975. Dampak dariUndang-Undang tersebut Indonesia hanya memiliki 3 partai politikyakni Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum501. Golongan Nasionalis terdiri dari Partai Katolik, Parkindo, PNI,IPKI dan Murba Bersatu dalam Partai Demokrasi IndonesiaPDI2. Golongan Spritual yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII dan Pertibersatu dalam Partai Persatuan Pembangunan PPP.3. Golongan mengharuskan fusi partai dan pemakaian azas tunggalPancasila ini menyulitkan partai PDI dan PPP dan menguntungkanpartai Golkar. Basis fanatis islam kehilangan minat memilih PPP, sebabPPP azasnya sudah berubah menjadi pancasila, demikan juga denganbasis massa fanatik nasionalis kehilangan minat untuk memilih PDI,sebab PDI azasnya pun sudah pancasila juga. Sedangkan Golkarmerupakan pihak diuntungkan, dengan keluarnya basis massa fanaticmasing-masing partai tersebut, semakin memudahkan Golkar meme-nangkan Pemilu. Menurut Deliar Noer, pemakaian asas tunggalPancasila menimbulkan masalah, yakni 1 Menafikan adanyaperbedaan paham dalam masyarakat; 2 Menghalangi orang yang satupaham berkelompok memperjuangkan pahamnya; 3 Menafikanhubungan antara agama dan politik—sekulerisasi; 4 Mengandungkecenderungan kearah partai tunggal; 5 Menghalangi berkembangnyapaham-paham yang bersumber agama dalam kegiatan politik. Setelah pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997 Golkar selalumendapatkan suara di atas 50% di setiap pemilu, sedangkan PPP danPDI tidak banyak memperoleh suara secara nasional maupun sistem kepartaian kita di masa orde baru adalah sistem kepar-taian multi parati dengan satu partai dominan, yakni Golkar. MenurutMochtar Mas’oed ada 6 Strategi yang dilakukan oleh penguasa ordebaru untuk mengendalikan partai politik saingan Golongan Karya,yakni 1 adanya mekanisme recall anggota parlemen oleh ketua partaiatas permintaan pemerintah; 2 Seleksi pimpinan partai harus mendapatclearance persetujuan dari pemerintah; 3 Intervensi dalam kongres Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 51partai, agar calon yang tidak disetujui pemerintah tidak dapat dipilih;4 Pegawai negeri dicegah menjadi anggota PPP dan PDI, tetapidianjurkan memilih Golkar; 5 Mencegah partai mengorganisasikanmassa sampai ke tingkat desa; 6 Melakukan penelitian khusus ter-hadap Calon legislatif dan menyingkirkan Calon Legislatif yang dianggapbertentangan dengan politik di era orde baru tidak dapat mengembangkandirinya secara optimal disebabkan berbagai rekayasa oleh pun kondisi PDI dimasa Orde baru menurut Abdul Majid antaralain 1 Tidak mendapat kesempatan untuk mencerdaskan danmeningkatkan kesadaran politik dan kesadaran ideologi rakyat; 2Kehilangan otonomi untuk mengatur rumah tangga sendiri; 3Kehilangan kemerdekaan memilih pemimpin sendiri; 4 Tidak mampumelakukan pengawasan secara teliti dan objektif terhadap pelaksanapemerintahan; 5 Mengalami hambatan dan sumbatan dalam melak-sanakan dan mewujudkan kedaulatan anggota dengan sewajarnyadalam tubuh sendiri. Disebabkan berbagai rekayasa penguasa ordebaru dan kroni-kroninya, maka Golongan Karya selalu menang mutlakdalam setiap Partai Politik di Era ReformasiDi era reformasi terdapat kebebasan mendirikan partai politik,akibatnya ratusan partai politik berdiri untuk menghadapi pemilu 1999,namun setelah dilakukan verifikasi oleh panitia penyelenggara pemilunasional yang berhak menjadi peserta pemilu 1999 hanya 48 partaipolitik. Hasil pemilu 1999 menunjukkan tidak adanya partai mayoritasdan kembalinya hubungan ideologis antara massa pemilih dengan partaipolitik reingkarnasi partai politik tahun 1955. W. Liddle menjelaskanbahwa basis massa Partai pemenang Pemilu 1999 antara lain PDIPmendapatkan 35% suara secara nasional berasal dari suara basis PNI;PKB mendapatkan basis massa NU; PAN mendapatkan basis Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum52modernis Muhammadiyah; PBB mendapatkan basis massa masyumi;PPP mendapatkan basis massa umat Islam; sedangkan Golkarmendapatkan suara dari pemilihnya yang loyal. Kehadiran partai politikyang demikian banyak dan tidak ada partai yang mayoritas, menunjuk-kan sistem kepartaian di masa reformasi adalah multi partai tanpa persaingan untuk merebut kekuasaan sebagai presidendan ketua MPR, parati politik terbagi kedalam tiga kekuatan politikutama, yaitu 1 Kelompok Megawati PDIP, PKP, PBTI, PDKB,PNI-M, PNI F-M = 168; 2 Kelompok Habibie Golkar, TNI, PDI,IPKI, PDR, PP = 163; 2 Poros Tengah PPP, PKB, PAN, PBB,PK, PKU, PSII, PNU = 169. Persaingan dalam merebut jabatanpresiden dan ketua MPR dimenangkan oleh poros tengah yang mampumelobi kelompok Habibie. Ketua MPR dijabat oleh Amien Rais,Presiden dijabat oleh Gusdur yang keduanya berasal dari kelompokPoros usaha mengurangi partai politik di era reformasi dilakukansecara halus, yakni dengan menetapkan ambang batas perolehan suarapartai secara nasional elektoral threshold sebesar 2% sebagaimanatertuang dalam UU no. 3 tahun 1999 tentang Pemilu. Partai politikyang memperoleh suara dibawah 2% dinyatakan tidak lolos elektoralthreshold dan diharuskan berganti nama jika mengikuti pemilu 2004 dilaksanakan setelah amandemen UUD 1945 yangdi dalamnya memberikan peran penting bagi partai politik yaknimengusulkan pasangan calon presiden dan wakil secara 2004 dilaksanakan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2002tentang Pemilu dan Partai Politik, yang diikuti 24 partai politik yakni 6partai yang lolos elektoral threshold Pemilu 1999 yakni PDIP, PPP, PAN, PKB, PBB ditambah dengan peserta baru yakniP. Demokrat, PBR, PKS dll. Elektoral threshold Pemilu 2004ditetapkan sebesar 3%, akibatnya hanya 7 partai yang lolos yakni Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 53PDIP, P. Golkar, P. Demokrat, PPP, PKB, PAN dan PKS. Bagi partaipolitik yang tidak lolos electoral threshold diharuskan mengganti namauntuk menghadapi Pemilu 2009, namun hukuman tersebut tidak sempatdijalankan sebab menjelang pemilu dilaksanakan UU Pemilu digantidengan UU Tahun 2008, yang tidak mengharuskan adanyapergantian Pemilu Presiden secara langsung tahun 2004, partai politikmengajukan calon-calon untuk diusulkan menjadi presiden dan wakilpresiden periode 2004-2009 yang dapat dirinci sebagai berikut 1SBY-Kalla, didukung oleh Partai Demokrat, PBB dan PKPI; 2 Mega-Hasyim, didukung oleh PDIP dan PDS; 3 Wiranto—Gus Sholah,diusung oleh partai Golkar dan PKB; 4 Amien—Siswono, diusungoleh PAN; 5 Hamzah—Agum, diusung oleh PPP. Disebabkan tidakadanya pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50%+1,maka pemilihan presiden dilanjutkan ke putaran kedua, yang diikutioleh dua pasangan calon, yakni pasangan SBY-Kalla yang didukungoleh Partai Demokrat, PBB , PKPI—PAN dan PKS melawanpasangan Mega-Hasyim yang didukung oleh PDIP ,PDS, P. Golkar,PPP dan PKB. Pemilu 2004 dimenangkan oleh pasangan SBY-Kalla,pasangan ini tetap melibatkan partai-partai politik yang bukanpendukungnya dalam pemilihan presiden dalam kabinet pada tahun 2009, penyederhanaan partai politikmenggunakan sistem parlementary threshold 2,5%. Sesuai pasal 202ayat 1 UU Tahun 2008 dijelaskan bahwa partai politik yangmendapat suara kecil 2,5%, tidak berhak mendapatkan kursi diparlemen, dengan demikian suaranya hangus. Kemudian dalam Pasal202 ayat 2 dijelaskan bahwa konsep parlementary threshold tidakberlaku pada penentuan kursi DPRD provinsi & kabupaten/ partai politik yang lolos Parlementary Threshold pada pemilu1999 adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PPP, PKS, PAN,PKB, P. Gerindra dan P. Hanura. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum54D. Rangkuman1. Sistem kepartaian di Indonesia pada masa orde baru adalahmultipartai dengan satu partai dominan yakni golongan orde baru melakukan berbagai usaha yang tidakdemokratsi untuk selalu membuat Golongan Karya selalu ungguldan PDI serta PPP tetap menjadi partai Usaha penyederhanaan partai politik di era orde baru dilakukansecara paksaan dengan menfusikan partai politik ke dalam duagolongan yakni golongan nasionalis dan golongan Di sebabkan adanya kebebasan mendirikan partai politik, makapada masa reformasi muncul sistem kepartaian multi partai tanpapartai Usaha penyederhanaan partai politik dilakukan lewat cara yanglebih lunak, yakni dengan memberlakukan electoral thresholdpada Pemilu 1999 & Pemilu 2004, sedangkan pada Pemilu2009 diberlakukan parlementary Soal Latihan1. Jelaskan teknik yang digunakan pemerintah orde baru untukmengendalikan partai politik!2. Jelaskan keadaan PDI dimasa orde baru menurut Abdul Madjid!3. Jelaskan perbedaan model sistem kepartaian yang berlaku diera orde baru dan reformasi!4. Jelaskan metode penyederhanaan partai politik yang diterapkanpada masa reformasi!Daftar PustakaHamid, AF 2008. Partai Politik Lokal di Aceh DesentralisasiPolitik dalam Negara Kebangsaan. Jakarta Kemitraan. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 55Karim, et. al 1983. Perjalanan Partai Politik di CV. Arbi 2007. Sistem Politik Indonesia. Jakarta PT. RajaGrafindo 1999. Cermerlangnya Poros Tengah. Jakarta Ilmu Politik Volume 13 tahun 1993, AIPI dan LIPI, JakartaPT Gramedia Pustaka Utama. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum56Sistem Pemilihan Umum MajoritarianBab 7A. PendahuluanSistem pemilu majoritarian biasa digunakan untuk memilihanggota legislatif maupun memilih pimpinan eksekutif diberbagai pemilu ini memiliki cukup banyak variasi, yang beberapa di-antaranya dipakai di dalam pemilihan anggota Dewan PerwakilanDaerah, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikotadi Indonesia. Pengetahuan yang memadai tentang sistem Pemilu majo-ritarian menambah wawasan sekaligus membuat kita mampu men-jelaskan bagaimana mekanisme Pemilihan Presiden dan PemilihanGubernur, Bupati/Walikota di Indonesia sebagaimana yang telah di-amanatkan dalam aturan mempelajari bab 7 ini, secara umum mahasiswa diharap-kan dapat memahami dan menjelaskan model-model sistem Pemilumajoritarian. Secara khusus mahasiswa diharapkan dapat1. Menjelaskan secara detail varian-varian sistem Mengetahui sistem Pemilu majoritarian yang biasa di gunakanpada pemilu legislatif. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 573. Mengetahui sistem pemilu majoritarian yang biasa digunakanuntuk memilih pimpinan Model Sistem Pemilihan MajoritarianMenurut Norris 2004 system pemilihan majoritarian memakaiprinsip yang dipakai “ winner take all”, individu atau partai pemenangakan mengambil alih dukungan partai yang kalah. Maksudnya barangsiapa yang mendapat suara mayoritas dalam sebuah pemilihan makaditetapkan sebagai pemenang kompetisi tersebut. Tujuan pemakaiansystem pemilu majoritarian adalah memunculkan sebuah partai mayo-ritas untuk memerintah dan bekerja secara efektif di parlemen. Selainitu, juga bertujuan mengkonsentrasikan kekuasaan pada sebuah partai,dan bukan menyediakan perwakilan semua golongan pemilihan majoritarian mempunyai dua varian, yaknivarian plurality yang terdiri dari FPTP, SNTV, BV serta varian majorityyang terdiri dari runoff dan AV. Varian sistem pemilihan majoritariandapat dilihat pada bagan sebagai berikutAdapun penjelasan varian-varian sistem pemilihan plurality seba-gaimana yang di gambarkan pada bagan tersebut diuraikan sebagaiberikutAVMAJORITARI ANPLURALITYFPTPBVMAJORITYSNTVRUNOFFBagan Sistem Pemilu Majoritarian Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum581. First-Pass-The-Post FPTP.Sistem Pemilu ini biasa digunakan dalam pemilihan untuksetiap distrik satu orang wakil single member plurality election,pemilih hanya mempunyai satu suara untuk memilih satu orangcalon. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak diantara rival-rivalnya dinyatakan sebagai pemenang pemilihan itu. Dalam sistemini pemenang tidak ditentukan dengan prinsip harus mendapatkansuara mayoritas absolut 50% + 1, tetapi barangsiapa yangmendapatkan suara terbanayak tidak harus mencapai mayoritasabsolut langsung ditetapkan sebagai pemenang. Di AS, system inidigunakan untuk memilih beberapa wakil yang masing-masingmempunyai perbedaan jabatan yang dituju dalam satu ini dipakai di 54 negara, yakni Inggris, India SNTV Single Non Tranferable Vote.Dalam system pemilu ini setiap pemilih punya satu suara danhanya memilih satu orang calon kandidat. Dalam distrik tersebutterdapat beberapa kursi multi member district, dan pemilihhanya diperkenankan memilih satu orang calon yang ada di distriktersebut. Masing-masing kandidat akan bersaing baik secara internpartai maupun dengan kandidat dari partai lainnya. Kandidat yangmemperoleh suara terbanyak sesuai jumlah kursi yang dibutuhkandinyatakan sebagai pemenang. Sistem ini dipakai di Jepang untukmemilih sebagian anggota legislatifnya dan untuk memilih anggotadewan perwakilan rakyat daerah di Bloc system pemilu ini, setiap pemilih diperbolehkan memilihcalon sebanyak jumlah kursi yang tersedia. Jika kursi tersedia 4,maka seorang pemilih boleh memilih 4 calon tanpa mempedulikanpartai. Satu daerah pemilihan lebih dari satu kursi multi memberdistrict, jumlah kursi setiap daerah pemilihan bisa dua, tiga peraih suara terbanyak sesuai jumlah kursi dinyatakan Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 59sebagai pemenang. System pemilu ini dipakai di 9 negara, misalnyaLaos, Maldives Norris 2004 menjelaskan Varian Majority Election,yakni1. Second Ballot Election— “runoff” system pemilihan ini, setiap pemilih punya satu suara,dan hanya boleh memilih untuk satu kandidat atau pasangankandidat. Kandidat hanya akan dinyatakan menang, jika men-dapatkan suara mayoritas absolute 50%+1. Pemilihan dapatdilakukan dalam sekali putaran, namun tidak menutup kemungkinandilakukan pemilihan dalam dua putaran. Jika tidak ada kandidatyang menang 50% + 1 pada Pemilu putaran pertama, makadiadakan pemilihan selanjutnya dengan pesertanya adalah duakandidat yang memperoleh suara terbanyak terbanyak 1 danTerbanyak 2. Selanjutnya kandidat yang memperoleh suara 50%+ 1 lah yang selanjutnya dinyatakan sebagai pemenang. Sistempemilu ini dipakai di 24 negara antara lain di Indonesia, Kongo,Iran, Kuba Alternatif Vote AV.Sistem pemilu ini dilakukan untuk memilih satu orang wakildi setiap distrik Single Member District. Setiap pemilih bolehmemilih lebih dari satu calon yang dikehendaki, dengan menandaiprioritas satu, prioritas kedua dan seterusnya. Kandidat terpilihadalah kandidat yang paling banyak mendapatkan prioritaspertama sebanyak 50% + 1. Jika kandidat tidak ada yang men-capai mayoritas 50% +1, maka kandidat terpilih adalah kandidatyang mendapat prioritas pertama dan kedua dari pemilih. Systempemilu ini dipakai di Australia dan di negara Fiji. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum60C. Sistem Pemilihan PresidenSistem pemilihan majoritarian biasanya juga digunakan untukmemilih presiden di beberapa negara. Reynold & Reilly 2001, merincisistem pemilihan presiden di beberapa negara, yakni1. FPTP, dipakai di Venezuela tahun 1993, sehingga Rafael Calderayang mendapatkan suara tertinggi yakni 30,5% ditetapkan se-bagai pemenang. Pada tahun 1990-an, sistem ini dipakai untukmemilih presiden Fidel Ramos dengan suara terbanyak 25%.2. Sistem dua putarana. Dua calon terkuat majority-runoff.Dalam sistemini kandidat dinyatakan jika mendapatkan suaramayoritas mutlak minimal 50%+1, jika tidak adayang mendapatkan suara mayoritas mutlak pada pu-taran pertama, maka kandidat yang memperoleh suaraterbanyak 1 dan terbanyak 2 kembali bertarung padaputaran kedua dan calon yang mendapat suaramoyoritas mutlaklah yang ditetapkan sebagai system pemilihan presiden di Antara lebih dari dua calon majority-plurality.Kandidat dinyatakan menang jika mendapatkan suaraterbanyak, tidak harus mayoritas absolut, misalnyapemilihan presiden di Argentina yang menetapkankandidat pemenang jika yang bersangkutan memperolehsuara lebih dari 45%, sedangkan di Kostarika syaratpresiden dinyatakan menang jika mendapatkan suarabesar dari 40%. Di beberapa negara, dipakai persyaratanpenyebaran suara, misalnya di Negeria, pemenangdiharuskan dapat 1/3 suara dari 2/3 Preferential Voting AV. Kandidat yang dinyatakan peme-nang adalah kandidat yang mendapatkan prioritas pertamasecara mutlak minimal 50% + 1. Jika tidak ada calon menang Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 61mutlak, semua calon selain dua calon yang memperoleh alter-natif 1 terbanyak dicoret dan suaranya dipindahkan ke duacalon yang memperoleh alternatif 1 terbanyak. Pemindahansuara itu dengan melihat preferensi pemilih terhadap dua calontersebut. Kandidat yang lebih banyak mendapatkan prioritas1 dan 2 ditetapkan sebagai Rangkuman1. Sistem pemilu majoritarian memakai prinsip yang menangmengambil alih semua jatah kursi. Sistem ini menguntungkanpartai mayoritas dan bertujuan membentuk pemerintahan Sistem pemilu majoritarian terdiri dari dua varian yakni pluralitydan majority. Varian majority terdiri dari runoff dan AV, sedang-kan varian plurality terdiri dari FPTP, SNTV dan Sistem pemilu majoritarian biasa juga dipakai untuk memilihpresiden di berbagai negara, misalnya runoff, SNTV, FPTP Soal Latihan1. Jelaskan prinsip utama system pemilu majoritarian!2. Jelaskan prinsip sistem pemilu AV!3. Jelaskan prinsip sistem pemilu BV!4. Jelaskan prinsip sistem pemilu FPTP!Daftar PustakaACE Project, 1998. Sistem Pemilu. Kerjasama IDEA, UN dan IFESAsfar, Muhammad dkk 2002. Model-model Sistem Pemilihan diIndonesia. Surabaya Pusat Studi Demokrasi dan HAM. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum62LeDuc, Lawrence, et al 1996. Comparing Democraties Electionand Voting in Global Persfektif. California Sage Publication, Pippa 2004. Electoral Engineering Voting Rules andpolitical Behavior. New York Cambridge university press. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 63Sistem PemiluProporsional & KombinasiBab 8A. PendahuluanSistem pemilu proporsional dengan beberapa variasinya telahbiasa digunakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat diIndonesia. Sistem pemilu ini masih memberi ruang bertahannya partaipolitik dengan kategori menengah dan partai kecil. Sistem pemilu ini,masih dipertahankan di Indonesia mengingat heterogonitasnyamasyarakat Indonesia yang sangat tinggi. Tetap berlakunya sistempemilu proporsional ini membuat sistem kepartaian Indonesia denganmulti partai tanpa partai dominan. Sedangkan sistem pemilu kombinasijuga dipakai di Indonesia yakni untuk memilih anggota DPR secaraproporsional dan memilih anggota DPD dengan sistem pemilu SNTVmajoritarian. Mengingat eksisnya sistem pemilu proporsional diIndonesia, maka pengetahuan yang memadai tentang sistem pemiluproporsional perlu membaca bab 8 ini, secara umum mahasiswa diharapkandapat mengetahui varian-varian sistem pemilu proporsional dan sistempemilu kombinasi. Sedangkan secara khusus mahasiswa diharapkandapat Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum641. Memahami pemakaian formula yang digunakan untuk me-nentukan partai politik mana yang berhak mendapatkan kursidi derah pemilihan Mampu menjelaskan berbagai varian sistem Pemilu Mampu menjelaskan berbagai varian sistem pemilu Sistem Pemilu ProporsionalMenurut Norris 2004 ada dua formula yang dipakai dalampenentuan kursi dalam sistem pemilu proporsional, yaitu menggunakanbilangan pembagi the highest averages atau sisa suara suaraterbesar atau quota the largest remainders. Variasi metode bilanganpembagi the highest averages, memakai dua jenis formula yakni 1. d’Hondt formulaDalam formula ini, kursi ditentukan dengan beberapa kaliperhitungan dengan perhitungan pertama, kedua dan perhitungan dilakukan dengan membagi perolehan suaratertinggi dengan 1, 2, 3, 4 dst. Kemudian Partai atau kandidatyang mendapatkan kursi ialah partai yang suara di atas pembagiterakhir sesuai jumlah kursi. formula d’Hondt menguntungkanpartai Sainte-Lague formulaDalam formula ini, kursi ditentukan dengan beberapa kaliperhitungan pertama dan seterusnya dengan bilangan pembagisuara 1,4 ; 3; 5; 9…. Partai atau kandidat yang mendapatkansuara di atas jumlah bilangan pembagi suara dinyatakan sebagaikandidat terpilih. Formula Sainte- Lague menguntungkan partai penentuan kursi yang didapatkan partai politik denganmetode sisa suara terbesar the largest remainders diuraikan sebagaiberikut Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 651. Kuota HareBilangan Pembagi pemilih BPP, yang ditentukan dengan prinsipkuota hare dilakukan dengan membagi jumlah total suara denganjumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan. Perolehan suarapartai politik dibagi dengan BPP menunjukkan jumlah kursi yangdidapatkan partai di daerah pemilihan tersebut. Adapun nilaiyang didapatkan partai setelah dibagi BPP dengan misalnya 1,89, hal ini berarti partai tersebut mendapatkan 1 kursi dan sisasuara 0,89. Kemudian partai politik yang memiliki sisa suaratertinggi berhak mendapatkan kursi sesuai alokasi suara di daerahpemilihan. Kuota hare pada dasarnya menguntungkan partai-partai Kuota DroopBilangan pembagi Pemilih BPP, yang ditentukan dengan kuotadroop ditentukan dengan membagi jumlah total suara denganjumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan + 1. Perolehansuara partai di bagi dengan BPP menunjukkan jumlah kursi yangberhak dimiliki partai tersebut. Nilai yang didapatkan partaisetelah dibagi dengan BPP misalnya 1, 89, berarti men-dapatkan 1 kursi dan sisa suara 0,89. Partai yang memiliki sisasuara tertinggi berhak mendapatkan kursi sesuai alokasi suaradi daerah pemilihan. Kuota droop menguntungkan Norris 2004 menjelaskan varian sistem pemiluproportional yakni 1. Party List Sistem Pr-List.Dalam sistem Pemilu proporsional terdaftar ini, biasanya jumlahkursi di setiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan jumlah partai yang mendapatkan kursi ditentukan berdasarkan kuotaataupun metode bilangan pembagi BPP dengan memakai kuota hare, Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum66kuota droop, d’hondt ataupun sainte-lague. Pemilih hanya boleh memilihsatu kandidat atau partai atau memakai prinsip one man one sistem pemilu ini ada 2, yaknia. Sistem daftar tertutup. Dalam sistem ini pemilih hanya dapatmemilih partai atau mencontreng tanda gambar partai, sedang-kan siapa yang duduk atau terpilih menjadi anggota legislatifditetapkan sepihak oleh partai politik. Sistem pemilu ini dipakaidi Portugal, Israel dan Sistem daftar terbuka. Dalam sistem ini pemilih dapat memilihpartai yang disukai dan diperkenankan memilih kandidat yangdisukainya namun dalam partai tersebut. Artinya pemilih dapatmemilih kandidat dalam sebuah partai yang disukainya. Sistempemilu ini dipakai di Finlandia, Belanda, Norwegia dan Single Transferable Votes STV.Dalam sistem Pemilu ini, biasanya jumlah kursi di setiap daerahpemilihan juga ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Penentuankandidat di partai yang mendapatkan kursi ditentukan berdasarkankuota droop. Kemudian pemilih hanya boleh memilih satu kandidatatau partai memakai prinsip one man one vote. Kandidat yangmendapatkan suara melebihi kuota yang ditentukan langsung jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara melebihikuota, maka penentuan kandidat yang berhak mendapatkan kursidilakukan cara melakukan transfer antar kandidat dalam partai tersebutberdasarkan prioritas partai misalnya nomor urut. Sistem pemilu inipernah di pakai pada Pemilu legislative tahun 2004 di Indonesia, dimanajika tidak ada kandidat yang mendapatkan suara melebihi BPP, makasuara kandidat di dalam partai tersebut ditransfer ke nomor urut sistem pemilu ini juga di pakai di dua negara yaitu Irlandiadan Malta. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 67C. Sistem Pemilu Kombinasi Majoritarian dan ProportionalMenurut Norris 2004 ada dua varian sistem pemilu kombinasimajoritarian dan proportional, yakni1. Combined-Dependent Sistem —lebih dekat ke proporsionalSistem Pemilu ini biasanya digunakan untuk memilih anggotalembaga legislatif yang dua kamar. Untuk mengisi dua kamartersebut, digunakan sistem pemilu yang berbeda antara kamaryang satu dengan kamar yang lainnya, misalnya kamar yangpertama diisi oleh anggota yang dipilih dengan sistem pemilumajoritarian, sedangkan kamar yang kedua dipilih dengan sistempemilu majoritarian. Oleh sebab itu dalam sistem pemilu inipemilih diberikan kesempatan kepada pemilih untuk mengguna-kan dua kertas suara, satu kertas suara untuk memilih satukandidat dengan sistem majoritarian dan satu kertas suara lagiuntuk memilih kelompok wakil secara proporsional. Sistempemilu majoritarian yang digunakan biasanya plurality dengansingle member FPTP untuk kamar yang pertama dikombinasikan dengan sitem pemilu Proporsional terdaptar padalembaga kedua. Dalam sistem pemilu kombinasi dependen ini,disediakan kompensasi hadiah kursi dari lembaga yang dipilihmelalui sistem Pemilu proporsional untuk mengurangi kesenjanganperolehan kursi partai tersebut dilembaga yang dipilih dengansistem pemilu majoritarian. Dalam sistem ini dikenal pemakaianambang batas perolehan suara partai politik electoral threshold,partai yang tidak lolos electoral threshold suaranya di 8 negara antara lain di Jerman, Selandia Combined-Independent Sistem lebih dekat ke majoritarianSistem pemilu ini juga biasanya digunakan untuk memilih anggotalembaga legislatif yang dua kamar. Untuk mengisi dua kamartersebut, digunakan sistem pemilu yang berbeda antara kamaryang satu dengan kamar yang lainnya, misalnya kamar yang Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum68pertama diisi oleh anggota yang dipilih dengan sistem pemilumajoritarian, sedangkan kamar yang kedua dipilih dengan sistempemilu majoritarian. Oleh sebab itu dalam sistem pemilu inipemilih diberikan kesempatan kepada pemilih untuk mengguna-kan dua kertas suara, satu kertas suara untuk memilih satukandidat dengan sistem majoritarian dan satu kertas suara lagiuntuk memilih kelompok wakil secara proporsional. Namunpengalokasian kursi dan penentuan pemenang menggunakansistem majoritarian single ataupun multi member denganalokasi kursi yang lebih banyak atau kadangkala sama banyak-nya dengan alokasi kursi yang pemenangnya ditentukan secaraproporsional. Dalam sistem ini tidak dikenal kompensasi kursiseperti sistem Pemilu kombinasi dependen. Dalam sistem inidikenal pemakaian ambang batas perolehan suara partai politikelectoral threshold, partai yang tidak lolos electoral thresholdsuaranya dihilangkan. Dipakai di 21 negara antara lain Taiwandan Rangkuman1. Sistem pemilu proporsional bertujuan menghasilkan perwakilanyang berimbang dengan member peluang bagi partai menengahdan partai kecil mendapatkan kursi Dalam sistem pemilu proporsional, jumlah kursi parlemen yangberhak didapatkan oleh masing-masing partai politik diban-dingkan dengan bilangan pembagi pemilih BPP. Ada beberaparumus yang biasanya dipakai dalam menentukan BPP yaitu kuotahare, kuota droop, d’hondt ataupun Jenis sistem pemilu proporsional adalah single tranferable vote,proporsional daftar terbuka dan proporsional daftar Di beberapa negara yang memiliki lembaga legislatif dua kamar,di kenal sistem pemilu kombinasi proporsional dan majoritarian Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 69yang digunakan untuk mengisi dua kamar di lembaga pemilu kombinasi ini jenisnya dua, yakni sistem pemilukombinasi dependen dan sistem pemilu kombinasi Soal Latihan1. Jelaskan tujuan pemakaian sistem pemilu proporsional!2. Jelaskan metode yang digunakan untuk menentukan partai yangberhak mendapatkan kursi pada sistem pemilu proporsional!3. Jelaskan aturan yang dipakai dalam sistem pemilu kombinasidependen!4. Jelaskan aturan yang dipakai dalam sistem pemilu kombinasiindependen!Daftar PustakaAsfar, Muhammad dkk 2002. Model-model Sistem Pemilihan diIndonesia. Surabaya Pusat Studi Demokrasi dan Lawrence, et al 1996. Comparing Democraties Election andVoting in Global Persfektif. California Sage Publication, Pippa 2004. Electoral Engineering Voting Rules andPolitical Behavior. New York Cambridge University Press. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum70Seleksi KandidatPemegang Jabatan PolitikBab 9A. PendahuluanSeorang kandidat yang dijual oleh partai politik sebagai calonpemegang jabatan di legislatif maupun eksekutif biasanya melalui prosesseleksi internal di dalam partai politik. Hanya kandidat yang lolos seleksiinternal partailah yang berhak menjadi calon dan bersaing mempe-rebutkan jabatan di legislatif maupun eksekutif melalui pemilihan olehmasyarakat umum Pemilu. Seleksi kandidat ini sering juga dikenaldengan istilah rekrutmen politik dan pada prakteknya metode rekrutmenpolitik yang digunakan masing-masing partai politik sangat karena di Indonesia terdiri dari banyak partai politik yang berbedaideologi dan kepentingan tentunya metode seleksi satu partai politikdengan partai politik lainnya tentu akan berbeda membaca bab 9 ini, secara umum mahasiswa diharapkandapat1. Menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seleksikandidat oleh partai politik di berbagai negara. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 712. Menjelaskan faktor-faktor utama yang dipertimbangkan partaipolitik dalam menentukan calon Menjelaskan metode seleksi kandidat calon Model Seleksi Kandidat LegislatifNorris 1996, menjelaskan bahwa istilah rekrutmen politikmerujuk pada proses seleksi kandidat oleh internal partai politik danpemilihan kandidat melalui Pemilu. Mengenai seleksi kandidat, De Luca2002 berpendapat bahwa metode seleksi kandidat akan menentukankualitas kandidat yang akan terpilih dan bagaimana kandidat-kandidatitu menjalankan tugasnya. Kemudian Hazan 2002 menjelaskanbahwa seleksi kandidat yang dilakukan secara terbuka dan melibatkanbanyak orang yang ikut serta dalam pemilihan tersebut dinilai lebihdemokratis dibandingkan seleksi kandidat yang dilakukan secaratertutup atau hanya melibatkan segelintir orang. Sejalan dengan itu,Carey & Polga Hevimovich 2004 menyatakan bahwa orang yangterpilih secara demokratis oleh pemilih sebagai kandidat bisa mengklaimdirinya lebih legitimate dibandingkan kandidat yang ditentukan hanyaoleh para pimpinan Pippa Norris 1997 mengemukakan bahwa setidak-nya ada 4 hal yang mempengaruhi pelaksanaan rekrutmen calon legislatifdi berbagai Negara, yaitu 1. Sistem politik political system suatu negara, khususnya aturanhukum, sistem kepartaian dan sistem Pemilu yang menggambar-kan peluang kandidat dalam ruang pasar politik di negara Proses rekrutmen recruitment process di internal partai, ter-utama sekali tingkat demokratitasi di internal partai dalampembuatan dan pelaksanaan aturan seleksi kandidat Kandidat yang menawarkan diri untuk mengikuti pemilihan Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum72supply, berhubungan dengan tingkat motivasi dan modal politikyang mereka Permintaan kelompok penentu kebijakan partai demands ofgatekeepers—misalnya pemilih, anggota partai, donatur partaidan pimpinan partai yang berhak menyeleksi dan menentukanhasil seleksi para calon Norris 2004 juga menjelaskan beberapa faktor yangmempengaruhi Model seleksi kandidat legislative sebuah negara, yaitu1. Budaya politik & modernisasi sosial yang terjadi pada sebuah Sejauhmana membuminya sikap egalitarian dan perubahan ke-biasaan tradisional3. Aturan Pemilu yang dipakai dinegara tersebut apakah majori-tarian, kombinasi atau proporsional, pemakian kuota genderdan jumlah kursi legislatif yang Prosedur seleksi kandidat secara internal oleh partai politik itusendiri yang mempertimbangkan kuota gender dan aturan partai5. Permintaan kriteria tertentu yang diinginkan oleh para penyeleksiinternal Kondisi kandidat yang menawarkan diri yang dianggap meme-nuhi Matland, pencalonan kandidat oleh partai didasarkanoleh aturan partai dan norma partai. Berbeda partai, berbeda pula aturandan norma yang dianutnya. Hal ini menyebabkan calon legislatif yangmenjadi kontestan pemilihan umum memiliki karakter pribadi dan latarbelakang yang berbeda. Sejalan dengan itu, De luca menjelaskan bahwaada dua model rekrutmen legislatif yaitu seleksi yang diatur atauditentukan langsung oleh elit partai dan model pemilihan pendahuluan Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 73konvensi partai. Adapun hal penting yang dipertimbangan partai untukmemilih kandidat menurut Matland adalah keyakinan bahwa kandidattersebut mampu memaksimalkan suara partai. Artinya kandidat yangmempunyai basis pendukung yang luas di tengah masyarakat lebihberpeluang untuk dicalonkan sebagai calon legislatif oleh sebuah partaipolitik tertentu. Kemudian, Gallager menjelaskan bahwa salah satunilai penting yang dipertimbangkan partai partai politik dalammenetapkan kandidatnya adalah bagaimana track record kandidat diinternal partai dan di mata konstituen &Niemoller 1997 mengemukakan beberapa faktoryang dipertimbangkan oleh Partai politik di Belanda dalam menentukancalon legislatif nya, yakni1. Karakteristik kemampuan Acquired Characteristics meliputipembicara yang baik orator, punya keahlian khusus, memilikisemangat dan antusiasme tinggi serta mempunyai pengetahuanyang dalam terhadap isu-isu Karakteristik yang melekat inherited characteristic meliputi jenis kelamin, usia, etnis dan Tingkat orientasi lokal local orientation meliputi komitmenpada daerah pemilihan, popularitas di tingkat lokal, dukunganmassa partai politik dan organisasi Agama, norma dan nilai religion, norms, values meliputi ke-taatan beragama dan kestabilan dalam kehidupan rumah Pengalaman politik political experience meliputi pengalamanpolitik dan pengalaman sebagai pekerja Model Seleksi Calon PresidenMenurut Camilla Gjerde setidaknya ada 4 metode seleksi kan-didat presiden baik melalui selesksi yang bersifat inklusif maupuneksklusif, yakni Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum741. Elit Partai Seleksi dilakukan secara tertutup ekslusif oleh elitpartai dengan cara mengatur kandidat yang akan jadi pengaturanelit partai—nominasi biasanya satu orang tanpa Konvensi partai Seleksi kandidat dilakukan lebih terbuka dantransparan, tetapi yang dilibatkan untuk menyeleksi kandidathanyalah anggota partai atau sejumlah seratus atau ribuan Pemilihan Pendahuluan Pemilihan kandidat yang melibatkanseluruh pemilih terbuka atau hanya anggota partai dan simpa-tisan partai semi terbuka.4. Calon Independen—Seleksi dilakukan dengan mengumpulkansejumlah tanda tangan sebagai bukti dukungan Rahat & Hazan 2001 membuat model Metode SeleksiKandidat Presiden di berbagai negara, yaitu D. Rangkuman1. Setiap yang ingin ditetapkan menjadi calon pemegang jabatanlegislatif maupun legislatif oleh partai politik di negara demokrasi,biasanya akan melewati proses seleksi dalam internal internalpartai Faktor-faktor yang membuat seseorang bisa ditetapkan menjadicalon pemegang jabatan politik oleh partai politik antara lainadalah norma-norma dan budaya politik yang berlaku dalamPemilihan Pendahuluan Partai Konvensi Partai Diatur Elit Melibatkan Seluruh pemilih Melibatkan Delegasi partai Melibatkan Hanya Pimpinan partai anggota partai Inklusif terbuka Ekslusif tertutup Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 75sistem politik di sebuah negara, aturan pemilu, aturan partai dansejauhmana orang yang menawarkan diri untuk menjadi calondari partai Partai politik merupakan pihak yang paling dominan menentukancalon pemegang jabatan politik dari partainya dibandingkanfaktor Karakteristik yang biasa dipertimbangkan partai politik dalammenentukan calon dari partainya antara lain adalah kemampuan,pengalaman politik, tingkat orientasi lokal karakteristik pribadi,norma, agama dan nilai yang dianut oleh peserta Metode seleksi calon pemegang jabatan eksekutif dilakukandengan mekanisme antara lain ditentukan oleh segelintir elitpartai, konvensi Partai, pemilihan pendahuluan oleh pendukungpartai dan melalui jalur Soal Latihan1. Jelaskan faktor-faktor umum yang mempengaruhi pelaksanaanseleksi anggota legislatif diberbagai negara!2. Jelaskan kriteria utama yang digunakan oleh partai politik dalammenetapkan calon legislatifnya!3. Jelaskan jenis metode seleksi yang digunakan partai politik dalammenentukan calon presiden dari partainya!4. Jelaskan metode penentuan calon presiden yang tidak melibatkanpartai politik!Daftar PustakaCamilla Gjerde “Presidential Recruitment Selection of presidentialcandidate in Africa, Asia and latin Lawrence, et al 1996. Comparing Democraties Electionand Voting in Global Persfektif. California Sage Publication, Inc. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum76Norris, Pippa ed, 1997. Passage to Power Legislative Recruitmentin Advanced Democracies. Cambridge Cambridge UniversityPressPippa Norris 2004 “Building Political Parties Reforming legalregulations and internal rules. Report commisioned E. Matland 1999. Legislative Recruitment A General Modeland Discussion of Issues of Spesial Relevan for Women. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 77A. PendahuluanSetelah para kandidat calon legislatif maupun calon pemegangjabatan eksekutif ditetapkan oleh masing-masing partai politik, makamasing calon dan partai politiknya akan melaksanakan proses kam-panye Pemilu sebagai usaha memaksimal perolehan suara yang mampu memanfaatkan momen kampanye dengan baik,mempunyai peluang menang lebih besar dibandingkan calon yang tidakmampu memanfaatkan momen kampanye dengan baik. Di Indonesiadewasa ini sudah sangat semarak, dan melibatkan berbagai media,baik baliho, spanduk, stiker termasuk media cetak dan elektronik bah-kan melalui media membaca bab 10, secara umum mahasiswa diharapkan dapat1. Menjelaskan definisi dan tujuan Menjelaskan bentuk-bentuk pesan Menjelaskan jenis media Menjelaskan hal-hal yang dilarang dilakukan dalam Menggambarkan metode positioning PemiluBab 10 Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum78B. Definisi dan Tujuan KampanyeMenurut Farrel, kampanye Pemilu merupakan sebuah prosesyang dilakukan oleh partai politik, kandidat atau kelompok kepentingankhusus untuk memaksimalkan perolehan suara dalam Pemilu. KemudianWilson berpendapat bahwa kampanye sebenarnya ditujukan untukmempengaruhi pikiran pemilih yang belum menetapkan UU No. 8/ 2012 pasal 1 disebutkan bahwa kampanye Pemiluadalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih denganmenawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Kampanye Pemiluharus dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakanbagian dari pendidikan politik & Lofy 2008 merinci beberapa strategi memenangkanPemilu Melalui proses pelaksanaan kampanye antara lain1. Hadirkan kandidat & manajer kampanye yang kualitasnya Buat rencana kampanye dan gambarkan proyeksi Buat pesan politik dan sampaikan pada audience yang Identifikasi basis massa, pemilih mengambang dan basis Kirimkan surat/ email pada pemilih pada pemilih yang Dapatkan pemilih melalui penyebaran iklan Jalin kerjasama dengan berbagai media massa untuk meng-komunikasi pesan kampanye kepada Gunakan uang/ dana kampanye secara Pahami kelebihan & kekurangan sendiri termasuk kelebihan &kekurangan kemajuan teknologi untuk memaksimalkan dengan itu Trammell 2007 mengemukakan beberapabentuk khusus pesan yang disampaikan pada saat berkampanye, yakni Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 791. Menyerang track record kinerja Janji kandidat menyuarakan aspirasi Menyerang sifat pribadi Mengajak pemilih Memberikan harapan yang lebih baik Menggunakan data statistik –potensi Menampilkan kemampuan Menampilkan dukungan kandidat terhadap ideologi Menampilkan keahlian & pengalaman kerja yang pesan-pesan kampanye biasanya di sampaikan lewatmedia massa baik cetak maupun eletroknik. Media sebagai saranapenyampai informasi pesan kampanye dari waktu kewaktu terus ber-kembang. Norris 2003, menggambarkan perkembangan modelkampanye partai politik melalui media sebagai berikutBerdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada masa pramodern, media kampanye yang dimanfaatkan masih terfokus padapemanfaatan media cetak berupa koran dan teknik bertemu langsungdengan pengurus partai maupun konstituen. Selanjutnya pada zamanDaerah Sasaran Kampanye Model Kampanye & Jenis Media Pre Modern Modern Post Modern Nasional Koran nasional dan konferensi Partai Radio/ TV nasional, Koran nasional dan konferensi Partai Website Partai, internet intra partai, Radio/ TV nasional, Koran nasional dan konferensi Partai Regional Koran regional, Rapat Cabang Partai & rapat umum tingkat lokal Radio/ TV regional, Koran regional, Rapat Cabang Partai & rapat umum tingkat lokal Diskusi lewat radio, Radio/ TV regional, Koran regional, Rapat Cabang Partai & rapat umum tingkat lokal Lokal Telepon & diskusi personal Telepon, diskusi personal, koran lokal & radio lokal Email, diskusi lewat inter net, Telepo n, diskusi personal, koran lokal & radio lokal  Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum80modern, media kampanye yang digunakan adalah media elektronikseperti TV dan radio, sedangkan di era post modern media kampanyeyang digunakan berupa pemanfaatan fasilitas internet, email dan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Pasal 82 disebutkan metode kampanyeyang diperbolehkan antara lain 1. Pertemuan Pertemuan tatap Penyebaran bahan kampanye kepada Pemasangan alat peraga ditempat Iklan di media massa cetak dan media massa Rapat Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemiludan ketentuan peraturan perundangan dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 86 disebutkanbeberapa kegiatan yang dilarang dilakukan dalam kampanye, yaitu 1. Mempersoalkan Pancasila, UUD 1945 & Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Menghina seseorang-SARA peserta Menghasut & mengadu domba Mengganggu ketertiban Mengancam untuk melakukan Merusak/ menghilangkan alat peraga peserta pemilu. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 818. Menggunakan fasilitas pemerintah, pendidikan dan tempat Membawa atribut atau tanda gambar selain peserta memberikan uang atau materi lain kepada Rangkuman1. Kampanye adalah sebuah proses yang digunakan oleh kandidatatau partai politik untuk menyakinkan pemilih agar memperolehsuara maksimal dalam Momen kampanye yang terbatas perlu dimanfaatkan olehkandidat dan partai politik dengan membuat strategi kampanyeberikut strategi khusus dalam menyampaikan pesan Media kampanye yang digunakan oleh kandidat dan partaipolitik dari masa ke masa terus berkembang, mulai dari peng-gunaan media cetak dan tatap muka secara langsung, kemudianmenggunakan media elektronik berupa televisi dan radio, sertaterus berkembang dengan memanfaatkan fasilitas Tata cara kampanye Pemilu legislatif tahun 2014 yang akandatang di Indonesia, termuat dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentangPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Soal Latihan1. Jelaskan definisi kampanye menurut para ahli!2. Jelaskan bentuk-bentuk media kampanye post modern!3. Jelaskan bentuk-bentuk kampanye yang dizinkan oleh UU No8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah! Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum824. Jelaskan bentuk-bentuk kegiatan kampanye yang dilarang olehUU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah!Daftar PustakaBlodgett, Jeff & Lofy, Bill 2008. Winning Your Election theWallstone Way Comprehensive Guide To Candidates andCampaign Workers. Minneapolis The University 2008. Mengelola Partai Politik. Jakarta Yayasan Paul 2004. The Electrorate, The Campaign, and TheOffice A Unified Approach to Senate and House University of Machigan Lawrence et al 1996. Comparing Democracies Electionan Voting in Global Perspective. Thousand Oaks Pippa 2003. A Virtuous Circle Political Communication inPost Industrial Societies. Cambridge Cambridge University KDS 2007. “Candidat Campaign Blogs Directly ReachingOut to The Youth Vote. http ABS. Undang No 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum 83Nama Adlin, Lahir Kuantan Singingi, 8 Februari 1981Alamat Jl. Taman Sari II 08127518764Pendidikan Terakhir Magister Ilmu Politik Universitas IndonesiaPekerjaan Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PENULIS Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum84 ... Therefore, it is necessary to perform the right recruitment pattern in producing political officials who can make an effort for the welfare of the people. According to Adlin 2011, at least four things can affect the implementation of the recruitment of prospective legislative officials in the body of the party including 1 political system, party system, and an electoral system that describe the opportunities of candidates in the political market space in the country; 2 internal party recruitment process, especially in making and implementing legislative candidate selection rules; 3 Candidates who offer to participate in the election supply, relate to the level of motivation and political capital they have; 4 Requests of the group of policymakers demands of gatekeepers such as party members, voters, party leaders, and party donors have a major contribution in determining legislative candidates. ...Fauzan Ali RasyidSyahrul AnwarAteng RuhendiAhsanuddin JauhariPurpose of this study This article aims to analyze the characteristics of the ideal political office, the political office that triggers opportunities for corruption, and the role of political office in preventing and eradicating corruption in state institutions. Methodology This study used the literature review method with a qualitative approach to analyze various issues related to political office and corruption in Indonesia’s state institutions. Main findings The researcher found that the ideal political office was oriented on the progress of the State and the welfare of the people, and all were developed from parties with transparent political recruitment patterns. On the other hand, political offices in government institutions trigger opportunities for corruption. However, the political office can also be the most effective tool in preventing and eradicating corruption in developing countries. Applications of this study This research is useful for leaders in making decisions on corruption eradication policies and as initial information in determining officials in government. Novelty/Originality of this study The novelty of this research lies in the researcher's perspective in seeing corruption, which can be prevented and eradicated through political office. Kaye D SweetserBlogs, Web pages that are frequently updated with posts arranged so the most recent post is at the top of the page, were widely adopted by candidates in the 2004 campaign. These online tools that are popular with young voters, though widely adopted as a “hip” technology, fell short of successfully targeting young voters. This content analysis found only 8% of all campaign posts on the official major-party candidate Web sites targeted youth N = 106. Although Bush published fewer posts overall, he produced more youth-targeted posts than Kerry. The topics of posts, issues, and message strategies used in youth-targeted posts were analyzed. Additionally, the use of images was explored. The article concludes that campaigns failed to fully employ blogs as a strategic tool to reach out to young voters. Pippa NorrisList of tables List of figures Preface Part I. The News Media and Civic Malaise 1. The news media and democracy 2. Evaluating media performance 3. Understanding political communications Part II. Trends in Political Communication 4. The decline of newspapers? 5. The rise and fall? of the television age 6. The emerging internet era 7. The evolution of campaign communications 8. The rise of the post-modern campaign? Part III. The Impact on Democracy 9. Negative news, negative public? 10. Knows little? Information and choice 11. Cares less? Cynical media, cynical public? 12. Stays home? Political mobilization 13. American exceptionalism? 14. A virtuous circle? Technical appendix Notes Select bibliography Author index Subject index. Pippa NorrisFrom Kosovo to Kabul, the last decade witnessed growing interest in ?electoral engineering?. Reformers have sought to achieve either greater government accountability through majoritarian arrangements or wider parliamentary diversity through proportional formula. Underlying the normative debates are important claims about the impact and consequences of electoral reform for political representation and voting behavior. The study compares and evaluates two broad schools of thought, each offering contracting expectations. One popular approach claims that formal rules define electoral incentives facing parties, politicians and citizens. By changing these rules, rational choice institutionalism claims that we have the capacity to shape political behavior. Alternative cultural modernization theories differ in their emphasis on the primary motors driving human behavior, their expectations about the pace of change, and also their assumptions about the ability of formal institutional rules to alter, rather than adapt to, deeply embedded and habitual social norms and patterns of human behavior. Paul GronkeVoters simultaneously choose among candidates running for different offices, with different terms, and occupying different places in the Constitutional order. Conventional wisdom holds that these overlapping institutional differences make comparative electoral research difficult, if not impossible. Paul Gronke's path-breaking study compares electoral contexts, campaigns, and voter decision-making in House and Senate elections. Gronke's book offers new insights into how differences-and similarities-across offices structure American elections. Congressional elections research holds that Senate races are more competitive than House contests because states are more heterogeneous, or because candidates are more prominent and raise more money, or because voters have fundamentally different expectations. Because House and Senate contests are seldom compared, we have little empirical evidence to test the various hypotheses about how voters make choices for different offices. Gronke finds that the similarities between House and Senate elections are much greater than previously thought and that voters make their decisions in both races on the same bases. Gronke first looks at differences in congressional districts and states, showing that context does not really help us understand why Senate elections feature better candidates, higher spending, and closer outcomes. Next, he turns to campaigns. Surprisingly, over a turbulent twenty-year period, House and Senate candidacies have retained the same competitive dynamics. Gronke also considers voting behavior in House and Senate elections. Focusing on the 1988 and 1990 elections, he argues that voters do not distinguish between institutions, applying fundamentally the same decision rule, regardless of the office being contested. Gronke closes by considering the implications of his results for the way we relate settings, electoral dynamics, and institutional arrangements. This book will appeal to those interested in Congress, political campaigning, and voting. Paul Gronke is Associate Professor of Political Science at Reed Politik Indonesia. Jakarta PT. Raja Grafindo PersadaArbi SanitSanit, Arbi 2007. Sistem Politik Indonesia. Jakarta PT. Raja Grafindo Sistem Pemilihan di Indonesia. Surabaya Pusat Studi Demokrasi dan HAMMuhammad AsfarDkkAsfar, Muhammad dkk 2002. Model-model Sistem Pemilihan di Indonesia. Surabaya Pusat Studi Demokrasi dan Democraties Election and Voting in Global PersfektifLawrence LeducLeDuc, Lawrence, et al 1996. Comparing Democraties Election and Voting in Global Persfektif. California Sage Publication, to Power Legislative Recruitment in Advanced DemocraciesPippa NorrisNorris, Pippa ed, 1997. Passage to Power Legislative Recruitment in Advanced Democracies. Cambridge Cambridge University PressLegislative Recruitment A General Model and Discussion of Issues of Spesial Relevan for WomenRicard E MatlandRicard E. Matland 1999. Legislative Recruitment A General Model and Discussion of Issues of Spesial Relevan for Women.